BANDA ACEH | REALITAS – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Iskandar Muda Aceh mendesak Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum Keputusan Mendagri Tahun 2016 yang berkaitan dengan pembatalan sejumlah ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Rabu, 11 November 2026.
YLBH Iskandar Muda Aceh, Riza Rahmad, SH, menegaskan bahwa meskipun keputusan tersebut diterbitkan pada masa Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah melalui Kemendagri saat ini tetap memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Aceh.
“Pergantian Menteri Dalam Negeri tidak boleh menjadikan persoalan hukum Bendera Aceh terus menggantung. Kami meminta Mendagri Tito Karnavian membuka dokumen autentik, dasar hukum, serta menjelaskan apakah keputusan tahun 2016 tersebut masih mempunyai akibat hukum,” tegas Riza.
Menurut YLBH, persoalan tersebut harus dikaji berdasarkan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, serta PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
YLBH juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang pada 2017 membatasi kewenangan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah provinsi melalui keputusan eksekutif.
Namun, YLBH menilai akibat putusan MK tersebut terhadap Keputusan Mendagri tahun 2016 tetap memerlukan kajian hukum, termasuk dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam UU Pemerintahan Aceh.
“Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada perbedaan penafsiran tanpa kejelasan dokumen dan dasar hukumnya. Kemendagri harus menjelaskan secara terbuka ketentuan Qanun mana yang dibatalkan, bagaimana prosedurnya, serta bagaimana status hukumnya sekarang,” lanjut Riza.
YLBH Iskandar Muda Aceh meminta Kemendagri memberikan penjelasan tertulis kepada Pemerintah Aceh, DPRA, dan masyarakat agar polemik Bendera dan Lambang Aceh dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah.
“Hak kekhususan Aceh harus dihormati, tetapi seluruh persoalan hukumnya juga harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara wajib memberikan kepastian hukum, bukan membiarkan polemik berkepanjangan,” tutup Riza. (Nz)
