BANDA ACEH | REALITAS – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Iskandar Muda Aceh mendesak Panglima TNI mengevaluasi dan mencopot Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi terkait penanganan tragedi penembakan warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Selasa 10 November 2026.
YLBH Iskandar Muda Aceh, Riza Rahmad, SH, menilai ketegasan aparat dalam penertiban Bendera Bulan Bintang harus diimbangi dengan keseriusan mengungkap penyebab jatuhnya korban jiwa.
Pangdam sebelumnya menyatakan tidak ada penggunaan amunisi tajam oleh prajurit TNI. Namun, pada 9 November 2026, Komnas HAM menyampaikan bahwa luka pada tubuh korban meninggal diduga kuat akibat proyektil. Hingga saat itu, autopsi belum dilakukan dan penyelidikan masih berjalan.
“Kami mempertanyakan mengapa persoalan penertiban bendera begitu cepat dilakukan, sementara kematian warga masih menunggu kepastian hukum. Panglima TNI harus mengevaluasi kepemimpinan Pangdam IM. Jika keterangannya terbukti tidak sesuai hasil pemeriksaan, pencopotan harus menjadi pertimbangan serius,” tegas Riza.
YLBH Iskandar Muda Aceh mendesak dilakukan pemeriksaan forensik, uji balistik independen, pengungkapan jenis amunisi, identifikasi pihak yang melepaskan tembakan, serta pemeriksaan rantai komando. Jangan ada upaya menutupi fakta dan jangan biarkan keluarga korban menunggu keadilan tanpa kepastian.
Jangan sampai masyarakat hanya mendengar pernyataan, tetapi tidak memperoleh kebenaran. Nyawa warga tidak boleh menjadi korban ketidakjelasan informasi, warga harus mendapatkan keadilan. Siapa pun yang terbukti wajib diproses sesuai hukum, tanpa pengecualian.
“Jangan hanya cepat dan tegas ketika berhadapan dengan persoalan Bendera Aceh, tetapi ketika seorang warga meninggal dunia akibat penembakan, masyarakat justru harus menunggu tanpa kepastian pertanggungjawaban. Hukum harus berlaku untuk semua pihak, termasuk aparat negara,”tutupnya. (Nz)
