Jakarta | REALITAS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter dan nilai integritas dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama PP Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/01).
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan penegakan hukum tidak cukup tanpa internalisasi nilai moral di akar rumput, sementara jejaring besar Muhammadiyah dipandang sebagai sekutu strategis untuk memadamkan “sel-sel korupsi” di ruang publik.
Ibnu menyebut kerja sama yang terjalin sejak 2019 telah melahirkan inisiatif konkret, mulai dari modul pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan, penguatan dakwah integritas, hingga pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen integritas di komunitasnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi masalah mentalitas kolektif, sehingga nilai kejujuran harus kembali ditempatkan sebagai standar moral tertinggi di masyarakat.
KPK dan Muhammadiyah juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui bimtek antikorupsi bagi pemuda dan perempuan, untuk mendorong kontribusi substantif mereka dalam kebijakan publik serta memperluas budaya integritas secara sistematis dan berkelanjutan.(dedi)
