Nias Barat | REALITAS – Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., menerima audiensi dari tiga kepala desa, yakni Kepala Desa Simaeasi dan Kepala Desa Doli-Doli Kecamatan Mandrehe, Kepala Desa Siso Bawino II Kecamatan Lolofitu Moi, di ruang aekhula Nias barat, pada Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Ernawati Gulo, S.Pd., M.M., Asisten I Silvester Daeli, S.H., M.M., serta Camat Mandrehe dan Camat Lolofitu Moi, bersama perwakilan BPD dari masing-masing desa.
Audiensi ini merupakan upaya para kepala desa untuk menyampaikan berbagai permasalahan di tingkat desa, termasuk soal pengelolaan dana desa, pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kelembagaan desa. Mereka berharap adanya pendampingan serta perhatian khusus dari pemerintah kabupaten terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi.
Dalam arahannya, Bupati Eliyunus Waruwu menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Ia menyampaikan bahwa pemerintahan desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi agar pembangunan di desa berjalan sesuai aturan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menanggapi usulan dan laporan para kepala desa serta masukan dari BPD, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Inspektorat Kabupaten Nias Barat akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di setiap tiga desa itu. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dan agar semua proses administrasi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, PJ Sekda Ernawati Gulo dan Asisten I Silvester Daeli menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan teknis maupun administratif dalam mendukung proses audit dan pembinaan terhadap perangkat desa. Mereka juga menegaskan bahwa pembinaan akan dilakukan secara persuasif, namun tetap tegas jika ditemukan pelanggaran.
Dengan adanya keputusan Bupati tersebut, para kepala desa menyambut baik langkah audit yang akan dilakukan. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh proses tersebut demi perbaikan sistem pemerintahan desa dan terciptanya pembangunan yang adil, merata, dan berintegritas di wilayah masing-masing.
Turut Hadir, Sekda, Asisten I, Kadis PMD, Inspesktur, Camat Terkait, Pj. Kepala Desa Terkait, Sejumlah Aparat Desa Terkait, BPD Terkait, serta ASN lainnya. (Okta Ndraha)
