Kaltim | REALITAS — (28/7/2025) Warga di Kampung Buyung – Buyung, kecamatan Tabalar, kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengeluhkan proyek pengerjaan Jarigan Irigasi dan drainase dua kali anggaran yang tak kunjung selesai, proyek tersebut akan menghambat para petani menjadi sorotan LSM Cakra Kaltim.
Terlihat awal mula di papan anggaran pada tahun 2023 dari sumber dana APBD Provinsi, dengan pagu Rp. 5. miliar, di lanjutkan pada lokasi yang sama tahun 2024 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukiman dengan pagu Rp. 7,5 miliar.
Pantauan awak media di lapangan, terlihat proyek Drainase tersebut kerangka besi belum terpasang. Bahkan airnya berwarna coklat serta dipenuhi tanaman liar yang menyumbat air mengalir.
Salah satu warga yang enggan di sebut namanya menyayangkan pengerjaan proyek tersebut berlarut-larut. Dia pun heran drainase yang dikerjakan sudah 2 tahun dan 2 kali di anggarkan tidak kunjung selesai.
“Setau saya ini drainase yang dorang (mereka) kerja sudah 2 tahun. Tapi sampai sekarang belum kelar ini drainase. Kami tidak tau apa penyebab sampai belum selesai, jadi saya berharap meminta menurunkan tim ke lapangan agar di periksa proyek ini,” ujar masyarakat yang enggan di sebutkan namanya.
Masyarakat yang enggan di sebutkan namanya, mengeluhkan proyek Drainase yang tak kunjung selesai itu menjadi kendala para petani, ia pun meminta kepada pemerintah provinsi agar bisa menyelesaikan proyek drainase tersebut.
“Gara – Gara Drainase ini belum selesai, kami nanam padi dan tanaman lainya menjadi terhambat, selama 2 tahun ini hasil dari petani kami berkurang, kami berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa selesaikan proyek drainase ini, agar aktivitas kami lancar,” tegasnya
Sementara itu, Budi Untoro, sebagai ketua LSM Cakra Kaltim angkat bicara dan sangat menyayangkan tidak adanya dan kurangnya pengawasan dalam proyek tersebut ”Mungkin pengawas dan konsultannya lagi ngopi di warung jadi tidak sempat mengawasi pekerjaan tersebut,” ujarnya.
“Biar aparat penegak hukum yang menindak lanjuti atas kegiatan yang terkesan pemborosan atas anggaran negara,” tambah Budi.
Sejumlah awak media mencoba temui Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bagian SDA nya dengan tujuan mengkonfirmasi terkait proyek tersebut namun yang bersangkutan tidak pernah ada di kantornya dan sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan jawaban.(Adam)
