Aceh Timur | REALITAS – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh Riza Rahmad, A.Ma, S.Pd.I, SH, Gr meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cs mengkaji ulang metode percepatan kesejahteraan guru seluruh Indonesia yang tidak di dukung oleh Bunga Bank.
Kita tahu bahwa salah satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah perbaikan kesejahteraan guru dengan menaikkan gaji guru yang tersertifikasi, baik itu dari PNS, PPPK dan Honorer, program ini baik dilaksanakan namun kesejahteraan guru akan sulit tercapai.
Berbagai temuan di lapangan, Riza mengungkapkan bahwa hampir seluruh guru di Indonesia terlilit Kredit Bank untuk berbagai keperluan pokok seperti Pembelian tanah, pendirian rumah atau pembelian rumah serta kendaraan untuk bekerja, hal ini lumrah terjadi sebagai kebutuhan dasar guru di Indonesia.
Angka Kredit dan Bunga Bank bagi guru yang akan mendapatkan kesejahteraan program Presiden Republik Indonesia, ini akan menjadi mala petaka besar jika kebutuhan pokok diatas belum terpenuhi, pinjaman Bank inilah jalan yang membuat para guru di berbagai daerah terjepit selama puluhan tahun sesuai dengan kebutuhan pinjaman kreditnya.
Riza menyebutkan sebagai contoh temuan, pinjaman kredit seorang PNS yang tidak ingin disebutkan namanya, pinjamannya Rp 280. 000.000 selama 180 bulan dengan potongan bulanan mencapai Rp 3.000.000 perbulannya. Maka biaya yang ditanggung oleh PNS tersebut mencapai Rp 540.000.000.
Oleh sebab itu, perhatian pemerintah yang paling utama guna mendukung kesejahteraan guru sebaiknya ada pengecualian khusus bagi guru di seluruh Indonesia. Penambahan gaji bukanlah solusi baik melainkan petaka bagi guru PNS, PPPK dan Honorer yang akan kembali melakukan pinjaman Bank untuk berbagai kebutuhan dasar.
Inilah pembunuh utama program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cs yang seharusnya diperhatikan keutamaannya dengan baik oleh pemerintah, bila perlu putihkan seluruh Bunga Bank bagi PNS, PPPK dan Honorer yang dimaksud serta seluruh pejabat negara lainnya sebagai baktinya mereka untuk negara Indonesia.(*)
