Aceh Singkil | REALITAS – Berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN yang terlibat dalam aktivitas politik praktis dapat diberhentikan tidak dengan hormat.
Penegasan itu disampaikan Pj. Bupati Aceh Singkil Drs. Azmi MAP. kepada seluruh ASN, P3K, Guru, Mukim, Kepala Desa, dan perangkat desa dalam amanatnya pada apel gabungan dan ikrar netralitas Pilkada 2024 di lapangan Alun-alun, Senin, 7 Oktober 2024.
Selain itu, “Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS mengatur bahwa ASN yang melanggar kewajiban netralitas akan dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemecatan,” kata Azmi.
Kepada kepala desa dan perangkat desa Azmi juga ingatkan, berdasarkan pasal 29 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa yang terlibat politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.
Dengan demikian, “netralitas bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan, baik ASN maupun perangkat desa, harus tetap fokus pada tugas pelayanan publik dan pembangunan daerah, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik, harapnya.
Oleh karena itu, Dia meminta kepada seluruh ASN, P3K, Guru, Mukim, Kepala Desa, dan perangkat desa untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Tidak boleh terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik praktis lainya.
Dikesempatan itu dia juga mengajak seluruh peserta apel terus meningkatkan kerja dan profesionalime dalam menjalankan tugas sehari-hari kepada pelayanan masyarakat.(Rostani)
