Terkait Penyidikan Di Kaltim, KPK Cegah Tiga Orang Ke Luar Negeri

oleh -144.759 views
Terkait Penyidikan Di Kaltim, KPK Cegah Tiga Orang Ke Luar Negeri
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(Foto Net)

Jakarta | REALITAS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

“Pada tanggal 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Jakarta, Jumat 27 September 2024.

Tessa mengatakan larangan keluar negeri tersebut berlaku untuk 6 bulan dan larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA :  Proyek Gedung UPI Rp 52 Miliar Dikorupsi, Dosen Teknik Sipil Ditahan Atas Kerugian Negara Rp 25,9 Miliar

Untuk diketahui, pada tanggal 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

“Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk inisial dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya telah membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA :  Kapolri Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Seluruh Indonesia

“Kasus baru. Kasus itu baru kami tangani,” kata Nawawi.

Meski demikian, Nawawi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara tersebut demi kelancaran penyidikan.

“Yang bisa saya sampaikan barang kali sudah dalam penyidikan. Sudah di tingkat penyidikan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan tersebut adalah penyidikan baru dan tidak terkait dengan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.(*)

 

Sumber: Ant