Jakarta | MEDIAREALITAS – Kementerian Dalam Negeri menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpanjangan masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.
“Achmad Marzuki diperpanjang masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Aceh untuk paling lambat satu tahun ke depan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan dihubungi di Banda Aceh, Rabu (5/6/2023).
Ia menjelaskan Keputusan Presiden terkait perpanjangan masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh diserahkan langsung Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri di Kantor Kemendagri.
“Artinya, Pak Achmad Marzuki akan menjalankan tugas untuk satu tahun ke depan termasuk akan menyukseskan pelaksanaan Pemilu di Aceh,” katanya.
Sebelumnya Mayor Jenderal (Purn) Achmad Marzuki dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Aceh pada 6 Juli 2022 yang berlangsung dalam sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh.
DPR Aceh Tolak Achmad Marzuki Jabat Pj Gubernur Aceh Lagi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diminta tidak menunjuk lagi Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra di DPR Aceh, Abdurrahman Ahmad, Selasa (4/7/20203).
“Presiden harus memperhatikan aspirasi rakyat, jika presiden tetap memaksakan Achmad Marzuki nanti di Aceh akan terjadi gejolak, ketidakstabilan politik”, ujar Abdurrahman kepada wartawan.
Abdurrahman mengatakan pihaknya telah mengusulkan Sekretaris Daerah Aceh Bustami kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diangkat menjadi Pj Gubernur Aceh.
Namun, kata Abdurrahman, Kemendagri tiba-tiba mengusulkan tiga nama kepada Jokowi, yakni Achmad Marzuki, Bustami, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal.
“Kita semua sudah sepakat tidak mengusul lagi Achmad Marzuki dan surat sudah diantar. Tapi kita dapat kabar Achmad Marzuki masuk lagi lewat Kemendagri, kita tidak tau prosesnya bagaimana,” ujarnya.
Abdurrahman menilai Jokowi harus memperhatikan aspirasi rakyat yang menginginkan agar Achmad Marzuki tidak diperpanjang jabatannya sebagai Pj Gubernur.
Menurutnya, penolakan Achmad Marzuki jadi Pj Gubernur sudah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat hingga ulama di Aceh.
DPR Aceh beralasan tidak mengusulkan lagi Achmad Marzuki karena tidak paham soal Aceh dan kerap mengambil kebijakan yang kontroversi tanpa musyawarah dengan legislatif.
“Achmad Marzuki ini tidak paham Aceh dan tidak peka, ini jadi persoalan sebenarnya selama dia memimpin. Janji dia tidak satupun terealisasi,” ucapnya. (*)
