Aceh hebat merupakan slogan yang diusung oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.
Kala itu melenggang manis ke kursi kekuasaan dengan perolehan 898.710 suara terbanyak dari empat pasangan calon lainnya. Dan dinyatakan sebagai pemenang pada pilkada serentak 2017 lalu. Kamis 28/11/2019
Rakyat Aceh menaruh harapan besar dengan memberikan kepercayaan karena visi dan misi yang diangkat. Salah satu yang penting adalah pembangunan rumah duafa.
Program tersebut tercanangkan dalam APBA tahun 2018 dengan anggaran 359,374 M. Program yang bernama Aceh Seuniya itu digadang-gadang akan membangun 4.142 unit rumah duafa dan renovasi 73 unit rumah keluarga miskin.
Namun, seiring berjalannya roda pemerintahan, Irwandi Yusuf terpaksa diberhentikan karena harus berurusan dengan kasus hukum. Nova Iriansyah diangkat menjadi Plt. Gubenur Aceh melanjutkan masa jabatan yang masih tersisa hingga 2022.
Rakyat Aceh masih optimis bahwa Nova Iriansyah akan melanjutkan sejumlah program yang ada. Salah satu yang diinisiasinya adalah jagron Aceh Bereh (bersih, rapi, estetis, dan hijau).
Semangat Aceh Bereh sebenarnya merupakan agenda dalam memaksimalkan Aceh Hebat. Agar tercapai Aceh Hebat maka perlu sinergitas semua lembaga dan stakeholder secara total. Dari tingkat propinsi hingga ke kecamatan.
Tak bisa dipungkiri selama dua tahun, terhitung sejak 2017-2019 ada sejumlah kemajuan berhasil dicapai. Di antaranya pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,19 menjadi 4,61%, Indeks Pembangunan Manusia dari 70,60 naik ke angka 71,19 %. Selain itu, pengangguran menurun menjadi 6,35 semula 6,57 %, dan kemiskinan dari angka 15,92 ke 15,68 %. Meskipun angka-angka tersebut tidak begitu signifikan akan tetapi patut diapresiasi.
Namun optimisme itu harus dipikir ulang oleh rakyat Aceh. Pasalnya baru-baru ini pemerintah Aceh membatalkan program pembangunan 1.100 unit rumah duafa.
Masing-masing telah dianggarkan di APBA 2018 sebanyak 1.000 unit dan di APBA 2019, 100 unit. Konon pembangunannya dilaksanakan tahun ini. Pemerintah berdalih waktu yang ada tidak cukup untuk melakukan pembangunan dan dialokasikan ke APBA 2020.
Kebijakan pembatalan itu menuai kecaman berbagai pihak termasuk dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Karena pembangunan tersebut memang telah dimasukkan dalam APBA.
Salah satunya, Iskandar Usman Al-Falaky pada 22 November lalu menyurati langsung Plt. Gubernur Nova Iriansyah meminta untuk melanjutkan pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal Aceh.
Selain itu sejumlah warga calon menerima rumah duafa ikut memprotes. Dengan selebaran yang bertuliskan “Kami tak butuh mobil, kami butuh rumah”.
Belum lagi menemui titik terang soal kebijakan tidak populis tersebut. Justru pemerintah Aceh menganggarkan pembelian 172 unit mobil dinas SKPK.
Tentu saja hal tersebut kian melukai hati rakyat yang terkesan di-PHP oleh Pemerintah. Anggapan miring terhadap pemerintah Aceh kian menjadi-jadi.
Pasalnya uang yang dihamburkan untuk membeli mobil dinas cukup fantastis, senilai 100 M. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin berupaya memaksa Plt. Gubernur untuk membatalkan pembelian mobil dinas tersebut dengan surat somasi dan melaporkan pengunaan anggaran 100 M. itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dua kebijakan yang menuai polemik di tanah serambi Mekkah saat ini patut direnungkan. Jargon Aceh Hebat dan Bereh sudah selayaknya dipertanyakan kembali.
Karena lahirnya kebijakan yang tidak memihak tersebut harusnya berangkat dari pertimbangan mendalam. Agar tidak melukai hati rakyat dan mencederai citra Pemerintah Aceh yang telah dibangun selama ini. Bak pribahasa mengatakan “gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga”.
Meskipun penolakan telah dilakukan serempak, dua kebijakan tersebut sampai hari ini belum juga dibatalkan.
Langkah salah kaprah Pemerintah Aceh itu tentu saja memberikan implikasi serius pada public trust. Dan bisa-bisa mengganggu proses pembangunan mendatang.
Stigma buruk masyarakat bahwa janji-janji kampanye hanya lip service belaka tidak bisa dibantah, Slogan Aceh Hebat dan Bereh barangkali akan berlalu begitu saja dan terkubur sebelum ajalnya.
Janji-janji pemerintah yang paradoksal itu ibarat jauh panggang dari api. Artinya antara harapan rakyat Aceh dan kebijakan pemerintah tidak singkron.
Kesan bahwa pemerintah Aceh menutup mata dan telinga atas realitas kehidupan masyarakat tak bisa dipungkiri. Terlepas soal kepentingan apapun, sudah seharusnya Pemerintah memprioritaskan kepentingan kaum dhuafa ketimbang mempertontonkan keangkuhannya di depan rakyat.
Deviasi kekuasaan tersebut tentu jauh dari kata pantas. Saat ini, masyarakat Aceh patut pesimistis dan berhenti berharap banyak pada kebijakan-kebijakan populis pemerintah, Segera sadar dari bius janji manis sesaat para penguasa.
Mungkin, kita boleh membusungkan dada karena Aceh berani menegakkan syariat Islam. Faktanya, di dalam stakeholder kita rapuh dan kering akan nilai tersebut.
Keberpihakan pada si papa melalui kebijakan populis masih langka ditemui. Menyaksikan fenomena ini hanya bisa mengelus dada dan harus malu betapa Aceh menelantarkan kaum lemah. (Zulfadli/Yudi)
