Kab Limapuluh Kota | REALITAS – Pepatah lama itu terasa nyata bagi Dr. Yossi Danti, SH, MH. Setelah diiming-imingi akan ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat (GR) Kabupaten 50 Kota, namanya justru dihapus dari usulan Surat Keputusan (SK). Lebih menyakitkan lagi, ia mengaku difitnah dengan tudingan tak bermartabat: disebut sebagai “wanita mentel” yang memiliki 24 suami.
Fitnah itu, menurut Yossi—yang akrab disapa Tutut—diduga dilontarkan oleh Rita Widyawati selaku Ketua DPW dan Fitriawati selaku Bendahara DPW Partai Gerakan Rakyat Sumatera Barat, 13/2/2026.
Di hadapan awak media, Tutut mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tertahan. Sebagai perempuan dan akademisi bergelar doktor hukum, ia mengaku tak habis pikir dengan tuduhan yang menurutnya sangat merendahkan martabat dan kehormatan dirinya.
“Saya bergabung dengan niat baik. Saya ingin membesarkan partai di Kabupaten 50 Kota. Tapi yang saya terima justru fitnah yang sangat keji,” ujarnya.
Harapan yang Pupus
Sebagai pendukung Anies Baswedan.
Tutut mengaku bersemangat ketika diminta memimpin DPD Partai Gerakan Rakyat di daerahnya. Ia bahkan bersiap menghadiri Rakernas di Hotel Aryaduta Jakarta pada 18–19 Januari 2026, atas instruksi dan ajakan langsung dari Rita Widyawati, Ketua DPW Partai dan Fitriawati, Bendahara Partai.
Dengan penuh antusias, ia membeli kain dasar dan menjahit seragam oranye Gerakan Rakyat. Pekerjaannya sebagai advokat pun sempat ia tangguhkan demi berangkat ke Jakarta.
“Saya berangkat dengan hati gembira. Karena saya pikir ini awal pengabdian politik saya,” katanya.
Namun sesampainya di Jakarta, kenyataan berkata lain. Nama Yossi ternyata telah dihapus dari SK DPD Kabupaten 50 Kota dan diganti dengan nama lain. Padahal sebelumnya ia telah menerima soft copy usulan kepengurusan dalam format PDF yang telah ditandatangani oleh Ketua DPW.
Dugaan Permintaan Uang dan Pembatalan SK.
Sumber di internal DPW Gerakan Rakyat Sumbar menyebut, penghapusan nama Yossi diduga terkait dengan ketidaksediaannya memenuhi permintaan dana perjalanan ke Jakarta atas nama Sekretaris dan Bendahara . Selain itu, Yossi juga disebut tidak memberikan sumbangan untuk pembayaran gaji tenaga administrasi di sekretariat DPW.
Menanggapi hal tersebut, Tutut mengaku kaget ketika diminta membiayai tiket ke Jakarta, sementara status kepengurusannya sendiri belum jelas secara administratif.
“Saya baru bergabung. SK saja belum keluar. Tapi sudah diminta biaya tiket dan sumbangan operasional,” pungkasnya.
“Ia menegaskan, dirinya bukan pelit untuk membantu. Bahkan, menurut pengakuannya, ia sempat menyatakan kesiapan membantu rencana keberangkatan lima orang pengurus DPW ke Jakarta. Permintaan itu disampaikan Rita Widyawati. Ia juga membantu tenaga administrasi yang dilaporkan belum makan pada tengah malam.
Namun bantuan itu, menurutnya, tidak mengubah keputusan pencoretan namanya dari SK. Kekecewaan Yossi tak berhenti pada pembatalan SK. Ia menyebut tuduhan pribadi yang diarahkan kepadanya sebagai bentuk fitnah yang sangat serius dan merusak nama baik.
Dalam narasi yang berkembang, ia merasa menjadi korban praktik yang ia sebut sebagai “penipuan data” dan manipulasi internal. Usulan SK yang telah ditandatangani tim formatur, menurutnya, bisa berubah tanpa mekanisme kolektif. Situasi itu kemudian memicu keributan di internal kepengurusan.
Bagi Yossi, tudingan terhadap dirinya bukan sekadar gosip murahan. Ia menyebutnya sebagai praktik politik tingkat rendah—kotor dan bejat—yang tidak hanya melukai harga diri seorang perempuan, tetapi juga mencederai etika organisasi.
“Perbedaan pandangan politik itu biasa. Tapi menyerang kehormatan perempuan dengan fitnah seperti itu, ini sudah sangat keterlaluan, “Langkah Hukum Disiapkan
Atas apa yang dialaminya, Yossi menyatakan akan menempuh jalur hukum. Ia tengah menyiapkan laporan dugaan pencemaran nama baik, penipuan data, serta perbuatan melawan hukum yang dinilai merugikan dirinya secara moril dan materil. Ini bukan semata soal jabatan. Ini soal martabat,” tutup yossi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPW Partai Gerakan Rakyat Sumatera Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Di tengah dinamika politik yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan integritas, kisah ini menjadi cermin betapa keras dan kadang gelapnya pertarungan di balik layar. Dan bagi Yossi Danti, luka itu bukan sekadar soal jabatan yang batal—melainkan tentang kehormatan yang ia rasa diinjak-injak dengan cara yang, dalam istilahnya, “rendah, kotor, dan bejat.”(Indra Adrismel)
