Jakarta | REALITAS — Ketua Umum Partai Pembangunan Nasional (PPN), Mu’ammar Thorik, menegaskan bahwa kehadiran PPN dalam konstelasi politik nasional bertujuan menjawab tantangan besar bangsa, yakni mengintegrasikan nilai keagamaan dan nasionalisme dalam arah pembangunan Indonesia.
Menurut Mu’ammar, PPN memosisikan diri sebagai partai nasionalis-religius moderat yang menjadikan Pancasila sebagai titik temu. “Kami meyakini pembangunan tidak cukup dimaknai secara ekonomi semata. Ia harus adil, bermoral, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, lahir maupun batin,” ujarnya, Selasa (—).
Ia menjelaskan, pembeda utama PPN terletak pada komitmen politik integritas, dengan pendekatan teknokratis yang bersih dan berbasis meritokrasi. Dalam praktiknya, PPN menerapkan seleksi kader berbasis kompetensi dan transparansi pendanaan politik sebagai langkah konkret memutus mata rantai korupsi dan politik transaksional.
Dalam arah kebijakan 2026, PPN mengusung perubahan paradigma dari pembangunan mercusuar menuju pembangunan berbasis keadilan spasial. Fokus diarahkan pada pemerataan infrastruktur di wilayah 3T, redistribusi pusat-pusat ekonomi di luar Jawa, serta penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, termasuk modernisasi pertanian dan digitalisasi UMKM.
“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan. Dan keadilan sosial tanpa moralitas kepemimpinan tidak akan bertahan lama,” tegas Mu’ammar.
Menanggapi maraknya praktik dinasti politik, Mu’ammar menyebut PPN secara tegas menolak rekrutmen politik yang tertutup dan elitis. Ia menilai keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok akar rumput menjadi kunci dalam membangun partai yang sehat dan relevan dengan kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Dede Sunarya, SE, aktivis Reformasi 1998, menyampaikan dukungan terhadap arah politik yang ditawarkan PPN. Menurutnya, gagasan politik integritas dan pembangunan dari pinggiran merupakan napas asli reformasi yang selama ini mulai memudar.
“Sebagai aktivis 98, saya melihat PPN mencoba menghidupkan kembali semangat reformasi: antikorupsi, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ini bukan sekadar jargon, tapi harus terus dikawal agar konsisten,” kata Dede.
Ia menilai keterbukaan PPN terhadap kontrol publik dan peran media yang edukatif menjadi modal penting untuk menembus apatisme generasi muda. “Anak muda harus sadar, politik adalah alat perubahan. Kalau mereka menjauh, masa depan bangsa akan ditentukan segelintir elite,” pungkasnya.
(Zey/Pay)
