Limapuluh Kota | REALITAS –– Harga gambir di tingkat petani di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut turut menghantam ratusan petani gambir di Nagari Maek yang kini berada dalam situasi kian terjepit.
Para petani berharap pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam. Mereka menilai masalah gambir tak lagi bisa dibaca sebagai fluktuasi pasar musiman atau persoalan daerah semata. Anjloknya harga telah menjelma menjadi cermin kegagalan kebijakan nasional dalam melindungi komoditas rakyat dari dominasi kepentingan industri global.
Hubungan dagang gambir antara Indonesia dan India menunjukkan dengan gamblang bagaimana negara kerap absen membaca relasi kuasa dalam perdagangan internasional. Selama ini, pemerintah pusat gemar mempromosikan ekspor sebagai indikator keberhasilan. India diposisikan sebagai pasar utama, penyerap terbesar, sekaligus solusi setiap kali harga gambir petani terpuruk. Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada volume ekspor justru menutup mata dari persoalan mendasar: siapa yang mengendalikan rantai nilai, dan siapa yang menanggung risiko terbesar.
Kekeliruan kebijakan bermula ketika negara membuka ruang luas bagi industri pengolahan gambir bermodal besar tanpa prasyarat perlindungan sektor hulu. Negara seolah lupa bahwa pergeseran lokasi pengolahan ke dekat sumber bahan baku tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani.
Tanpa pengaturan tata niaga yang adil, petani tetap berada pada posisi paling lemah. Karena itu, sudah semestinya pemerintah menerbitkan kebijakan pengelolaan perdagangan komoditas ekspor unggulan, khususnya gambir, di Kabupaten Limapuluh Kota.
Efendi, petani gambir asal Kecamatan Bukik Barisan, menyebut harga gambir turun drastis dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp 40.000 per kilogram, kini hanya dihargai Rp 28.000, 27.000 per kilogram di tingkat petani.
“Sekarang gambir saya dibeli tauke Rp 27.000 per kg. Pekan sebelumnya bahkan ada yang hanya Rp 24.000 per kg,” ujar Efendi, Senin (19/1/2025). Ia mengelola sekitar 1,5 hektar kebun gambir yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarganya.
Meski gambir tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Barat, kontribusi Limapuluh Kota tetap mendominasi. Produksi berasal dari berbagai kecamatan seperti Kapur IX, Pangkalan, Maek, dan Halaban. Setiap bulan, produksi gambir daerah ini mencapai sekitar 1.500 hingga 1.800 ton, menjadikannya pusat produksi gambir terbesar dan terpenting di Sumatera Barat.
Namun, anjloknya harga membuat ratusan petani di Nagari Maek mulai meninggalkan ladang. Banyak yang enggan memanen karena biaya dan tenaga tak sebanding dengan harga jual.
“Anak-anak kami butuh biaya sekolah, kebutuhan rumah tangga bergantung dari gambir. Kalau harga seperti ini, kami tidak sanggup,” tutup Efendi.
Kondisi tersebut mengancam ribuan hektar kebun gambir berubah menjadi lahan tak terurus. Para petani mendesak pemerintah daerah segera turun tangan, termasuk mendorong hilirisasi produk gambir agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah, serta menstabilkan harga melalui kebijakan daerah, bahkan Peraturan Daerah (Perda). Tanpa langkah cepat dan tegas, gambir komoditas rakyat Limapuluh Kota berisiko terus menjadi korban ketimpangan kebijakan dan pasar global.(Indra Adrismel)
