Karawang | REALITAS — Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menyiapkan terobosan baru dalam pesta demokrasi tingkat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), rencana penerapan pemilihan kepala desa (Pilkades) digital berbasis e-voting mulai digodok serius.
Baru-baru ini, DPMD Karawang menggelar simulasi e-voting yang dihadiri camat serta perwakilan kepala desa. Simulasi tersebut memperlihatkan alur pemungutan suara digital, mulai dari pemilih melakukan scan E-KTP, memilih calon kepala desa melalui layar sentuh, hingga keluarnya bukti suara yang kemudian dimasukkan ke kotak audit.
Meski begitu, penerapan Pilkades digital masih menunggu regulasi lebih lanjut serta kesiapan infrastruktur di lapangan. Tantangan utama meliputi ketersediaan jaringan internet di desa, literasi digital masyarakat, serta keamanan sistem dari potensi kecurangan.
Sejumlah warga menyambut baik wacana ini. Mereka menilai e-voting bisa mengurangi potensi konflik dan mempercepat proses penghitungan suara. Namun, ada pula yang mengingatkan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik agar hasil pemilihan tidak menimbulkan polemik.
Aktivis yang juga mantan Ketua KPUD Karawang, Emay Ahmad Maehi, S.Ag., SH, justru memberikan catatan kritis terhadap wacana ini.
“Secara konsep, e-voting memang terlihat dan efisien. Tapi jangan lupa, realitas desa-desa di Karawang masih beragam. Ada yang belum siap infrastruktur internetnya, ada juga masyarakat yang masih gagap teknologi. Kalau dipaksakan, bukan tidak mungkin justru menimbulkan masalah baru,” tegas Emay.
Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya tidak terburu-buru menjadikan Karawang sebagai percontohan. “Kalau uji coba dilakukan di kota dengan fasilitas lengkap mungkin berhasil. Tapi di desa-desa pelosok, potensi error, kerusakan alat, bahkan ketidakpercayaan masyarakat bisa jadi bom waktu. Demokrasi itu bukan sekadar cepat, tapi harus akuntabel dan bisa diterima semua pihak,” ujarnya.
Emay menambahkan, pengalaman panjangnya di dunia penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa kepercayaan publik jauh lebih penting daripada sekadar teknologi baru. “Kalau hasilnya diperdebatkan karena masyarakat merasa tidak paham prosesnya, maka tujuan utama pilkades, yakni memilih pemimpin desa dengan damai, bisa gagal,” pungkasnya.
Rencana Pilkades digital di Karawang sendiri masih dalam tahap simulasi dan kajian. Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak sebelum memutuskan langkah berikutnya.(HasanBadri)
