Maninjau | REALITAS – Ketua Fraksi Partai Demokrat Aceh Tamiang, Muhammad Taini, turut serta dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD setempat ke Kecamatan Maninjau untuk melakukan evaluasi infrastruktur daerah, khususnya di lokasi penyeberangan Seruwayi. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Komisi II, yang melibatkan sejumlah dinas terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Dalam kunjungan tersebut, Taini menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan penyeberangan di daerah terpencil. “Evaluasi lapangan seperti ini penting untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan sinergi antarlembaga demi percepatan pembangunan yang merata.
Tim Komisi II bersama Dinas Perhubungan melakukan peninjauan langsung ke titik penyeberangan Seruway, yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga setempat. Mereka mengecek kondisi fasilitas, kesiapan alat penunjang keselamatan, serta mendengarkan keluhan masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur. Selain itu, dibahas pula rencana penganggaran dan prioritas perbaikan untuk tahun mendatang.
“Kami tidak hanya melihat masalah, tetapi juga mencari solusi konkret. Kolaborasi dengan dinas teknis dan partisipasi tokoh politik seperti Pak Taini menjadi energi tambahan untuk memastikan program tepat sasaran,” jelas Ketua Komisi II dalam keterangan resminya.
Keterlibatan Taini dalam agenda ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen Partai Demokrat Aceh Tamiang untuk mendorong pembangunan inklusif. Sebelumnya, fraksinya kerap menyoroti isu kesenjangan infrastruktur antara pusat kota dan daerah pelosok.
Usai kunjungan, Komisi II berencana menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan lapangan, termasuk penguatan anggaran untuk sektor transportasi dan penanggulangan risiko bencana di wilayah pesisir. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan LKPJ Pemkab tahun ini.
Kegiatan ini diakhiri dengan rapat koordinasi antara Komisi II, perwakilan dinas, dan pihak terkait untuk menyinkronkan program kerja ke depannya.(*)
