8 Anggota DPRD Dan Pejabat Pemkab OKU Terjaring OTT KPK

oleh -239.759 views
KPK Terima 689 Laporan Atas 774 Objek Gratifikasi

BATURAJA | REALITAS – Delapan orang termasuk anggota DPRD dan pejabat kepala dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan (Sumsel) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Baturaja pada Sabtu 15 Maret 2025.

Empat dari 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap KPK adalah 3 anggota DPRD OKU berinisial FA ,FI, UH dan oknum pejabat kepala Dinas di OKU berinisal UH.

“Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataannya, Sabtu 15 Maret 2025.

Namun, jubir berlatar belakang penyidik ini belum bisa membeberkan delapan orang yang ditangkap. Termasuk kaitan perkaranya.

“Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut,” katanya.

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni SIK MH yang dikonfirmasi mengatakan pihak Polres OKU dimintai tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan saja.

Siang tadi pihaknya ditelepon dari tim KPK untuk disiapkan tempat pemeriksaan.

Kapolres juga mengaku tidak tahu berapa yang kena OTT siapa saja dan bagiamana kronologisnya.

“Kami hanya menyiapkan tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan” kata Kapolres.

Kapolres juga menyebutkan pihaknya akan menutup pintu gerbang dan mempersilahkan wartawan keluar dari halaman Mapolres.

Kader Hanura Ikut Terjaring

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten OKU ikut diamankan dalam OTT KPK di Baturaja.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Al Azhar.

“Kami monitor, dari informasi Sekretaris DPC memang benar, tetapi kita belum tahu secara pasti soal apa,” kata Azhar, Sabtu 15 Maret 2025.

Dia mengaku akan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Namun demikian menurutnya Hanura dalam hal ini akan tetap mendukung penuh pemberantasan korupsi.

“Kita juga mendukung penegakkan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum.

Namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada release resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di kabupaten OKU,” kata Azhar.

Azhar mengatakan ada anggota DPRD OKU dari partai lain yang juga diamankan bersama satu kepala dinas dalam operasi senyap KPK di Baturaja.(*)

 

Sumber: Bp