Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal

oleh -11.579 views
Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kadin menyelesaikan polemik secara internal.(Foto Detik)

Jakarta | REALITAS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kadin bukanlah organisasi politik dan meminta agar polemik tersebut diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya.

“Ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujar Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengungkapkan kedekatannya dengan berbagai pimpinan Kadin selama masa jabatannya sebagai Presiden selama 10 tahun. “Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya,” katanya.

BACA JUGA :  Bocah Meninggal Di Bekas Lokasi Galian C, YARA Minta APH Tangkap Pengusaha galian Di Gampong Neuheun

Pernyataan Presiden tersebut merespons polemik yang mencuat setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum secara aklamasi. Namun, Arsjad Rasjid, ketua umum sebelumnya, menolak hasil munaslub tersebut dan menyebutnya ilegal.

BACA JUGA :  Bocah Meninggal Di Bekas Lokasi Galian C, YARA Minta APH Tangkap Pengusaha galian Di Gampong Neuheun

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, turut menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam urusan pemilihan ketua umum Kadin. “Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” ucap Ari dalam keterangan persnya, Senin, 16 September 2024.

Ari menambahkan bahwa Presiden menghormati Kadin sebagai lembaga independen. Mengenai pernyataan Menkumham Supratman Andi Agtas yang menerima hasil pemilihan ketua umum dari Munaslub, Ari menegaskan bahwa proses awal terkait kepengurusan organisasi ada di Kementerian Hukum dan HAM. “Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” katanya. (*)

Sumber: IN