Lengkong | REALITAS – Ribuan massa dari semua elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta Kamis 22 Agustus 2024.
Gerakan ini merupakan bagian dari peringatan darurat Indonesia yang telah menjadi viral di media sosial, menyusul langkah DPR yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Para demonstran yang hadir dengan penuh semangat menyatakan tekad mereka untuk berjuang bersama dalam menolak RUU tersebut.
Mereka semua bersatu dalam perjuangan ini, berupaya dengan segala kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Aksi ini digelar sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang digodok oleh Panitia Kerja Revisi UU Pilkada Badan Legislasi DPR RI.
Selain mahasiswa, Partai Buruh juga menggelar aksi di Gedung DPR Senayan pada pagi hari dengan jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 2.000 orang.
Protes ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Dalam putusan MK tersebut, disebutkan bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.
Namun, Badan Legislasi DPR RI justru memutuskan sebaliknya, dengan menetapkan bahwa perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.
Sedangkan, partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 20,5% suara pada pemilu sebelumnya.
Aksi demo ini tidak hanya melibatkan individu-individu yang memiliki kesadaran politik, tetapi juga masyarakat umum yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan bisa didengar oleh para wakil rakyat di DPR dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan.Sedangkan, partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 20,5% suara pada pemilu sebelumnya.
Aksi demo ini tidak hanya melibatkan individu-individu yang memiliki kesadaran politik, tetapi juga masyarakat umum yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan bisa didengar oleh para wakil rakyat di DPR dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan.
Dengan semangat solidaritas yang kuat, massa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat ini berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga tuntutan mereka didengar dan dipenuhi.
Di sisi lain, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang sedianya akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada harus ditunda akibat tidak terpenuhinya kuorum.
Menurut tata tertib DPR RI, rapat paripurna dapat ditunda maksimal selama 30 menit jika belum terpenuhi syarat-syarat kuorum.(*)
Sumber: ABC
