Kunjungan Raja Charles ke Prancis Ditunda Gara-gara Kerusuhan

oleh -80.579 views
oleh
Kunjungan Raja Charles ke Prancis Ditunda Gara-gara Kerusuhan
Foto REUTERS

Paris | Realitas – Kunjungan resmi Raja Charles asal Inggris ke Prancis pada Minggu (26/3) ditunda akibat kerusuhan di Paris dan menjalar ke kota-kota lain di Prancis dalam gelombang protes serikat pekerja menentang keputusan Presiden Emmanuel Macron yang mengubah sistem pensiun.

Istana Elysee, kantor kepresidenan Macron, menyatakan bahwa baik Pemerintah Prancis maupun Inggris setuju untuk menunda kunjungan setelah serikat pekerja mengancam akan menggelar aksi protes secara nasional selama kunjungan Raja Charles.

Penundaan tersebut memberi pukulan terhadap Macron karena ia berharap kunjungan sang Raja akan menjadi langkah simbolik upaya kedua negara untuk memperbaiki hubungan yang memburuk sejak Brexit.

BACA JUGA :   Ketua BRA Suhendri, Diperiksa Kejati Aceh Terkait Dugaan Korupsi

Raja Charles dijadwalkan berkunjung ke Prancis selama tiga hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Jerman, rangkaian kunjungan yang oleh para pemimpin Prancis ibarat kudeta karena mereka sedang berjuang untuk menjadi pemimpin tidak resmi Eropa.

“Kunjungan akan dijadwal ulang secepatnya,” demikian diumumkan oleh Elysee.

Sumber di Istana Buckhingham mengatakan bahwa meski kunjungan ke Prancis ditunda, perjalanan Raja Charles ke Jerman tidak mengalami perubahan.

Demonstran yang berpakaian hitam terlihat bertindak anarkis dan bentrok dengan polisi selama berjam-jam di Paris pada Kamis, menggasak restoran McDonald, menghancurkan halte bus, dan membakar tumbukan sampah.

Di Bordeaux, kota yang terkenal sebagai penghasil anggur terbaik di Prancis dan menurut rencana akan dikunjungi Raja Charles, para demonstran membakar pintu gerbang menuju kantor pemerintah kota.

BACA JUGA :   Ketua BRA Suhendri, Diperiksa Kejati Aceh Terkait Dugaan Korupsi

Pembatalan kunjungan Raja Charles, termasuk jamuan mewah di Istana Versailles, diperkirakan akan menambah tekanan terhadap Macron yang berusaha untuk mengatasi krisis terburuk sejak peristiwa “Rompi Kuning” pada 2018-2019.

Kekerasan semakin meningkat setelah pemerintahan Macron mengeluarkan undang-undang yang menaikkan usia pensiun selama dua tahun menjadi usia 64 tanpa adanya pengambilan suara di parlemen. (*)

Sumber: Reuters