IKLAN YARA

OTT Hakim Agung, KPK Soroti Lemahnya Pengawasan di MA

oleh -22.579 views
OTT Hakim Agung, KPK Soroti Lemahnya Pengawasan di MA
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) dengan mengenakan rompi tahanan memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yang sebelumnya KPK telah menahan tujuh dari sepuluh tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (21/9/2022) dengan barang bukti uang 205.000 Dollar Singapura dan Rp50 juta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

 GOOGLE NEWS

Jakarta | Realitas – Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap penanganan perkara.

Mengenai OTT Sudrajad, KPK menyoroti soal lemahnya pengawasan di internal peradilan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, KPK tidak hanya menindaklanjuti OTT Sudrajad dengan kerja penindakan semata. Langkah preventif maupun edukatif juga tetap digencarkan KPK agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Untuk pendekatan preventif, KPK lewat strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) telah mengidentifikasi tantangan pada ranah penegakan hukum. Tantangan tersebut seperti belum maksimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara, terutama soal pertukaran informasi dan data.

“Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini, karena jika data tersebut dapat diakses antar APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

BACA JUGA :   Dua Tersangka Kasus Penipuan Net89 Jadi Buronan Polisi

Selain itu, KPK juga menemukan masih adanya penyelewengan dalam penegakan hukum. Isu ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam upaya edukatif demi memberikan penyadaran antikorupsi ke pemangku kepentingan terkait.

“Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal. Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi intistusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul memedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi,” ungkap Ali.

Lalu, KPK juga menemukan belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Ali menilai, bila proses penanganan perkara dibuka dan bisa diakses publik, dapat membantu pada aspek pegawasan. Nantinya, APH bakal terawasi, sehingga menekan potensi terjadinya penyelewengan.

BACA JUGA :   Harga BBM Non Subsidi Naik Mulai Desember 2022

“Oleh karenanya KPK mendorong penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, yakni melalui SPPT–TI (sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi),” tutur Ali.

Ali menerangkan, SPPT-TI menjadi salah satu prioritas Stranas PK dalam rangka membangun sistem Informasi penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan, mendorong pertukaran serta pemanfaatan data perkara secara elektronik antarlembaga penegak hukum.

“Di mana pelaksana aksi terkait SPPT-TI ini yaitu Kemenkopolhukam, Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan tentu KPK sendiri. Sehingga diharapkan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” ucapnya.

Sementara untuk pendekatan edukatif, KPK turut melaksanakan penguatan integritas para APH. Ali menekankan, integritas APH menentukan penegakan hukum di Indonesia.

“Saat ini banyaknya oknum APH yang tidak berintegritas kerap kali melemahkan upaya penegakan hukum dengan praktik suap. Termasuk dalam kegiatan tangkap tangan pengurusan perkara di MA ini,” imbuhnya.

BACA JUGA :   Dewan Tolak Wacana Luhut Hapus KA Argo Parahyangan

Diketahui, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Tak hanya Sudrajad, KPK juga menetapkan sembilan orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni hakim yustisial atau panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA, Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta swasta atas nama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa secara intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang. Sudrajad Dimyati menjadi Hakim Agung MA pertama yang menjadi tersangka KPK. (*)

Sumber: BeritaSatu.com