Taipei | Realitas – Taiwan telah mengumumkan rencana untuk menaikkan anggaran belanja militer 13,9 % dibandingkan tahun 2021. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (25/8/2022), pengumuman itu disampaikan di tengah ketegangan dengan Tiongkok.
Peningkatan pengeluaran 13,9 persen, yang mencakup pendanaan untuk jet tempur baru dan peralatan lainnya. Peningkatan akan membuat total anggaran pertahanan mencapai rekor US$19,41 miliar (Rp 290 triliun), atau sekitar 15% dari total pengeluaran pemerintah.
Anggaran diumumkan oleh pemerintah Presiden Tsai Ing-wen pada Kamis (25/8) dan tunduk pada persetujuan parlemen. Anggaran menandai kenaikan tajam dalam pengeluaran dibandingkan dengan kenaikan sekitar 4-5 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Tsai mengatakan tekad pulau yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mempertahankan kedaulatannya tidak akan berubah karena “tekanan atau ancaman”.
“Pada saat yang sama, sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan tidak akan memprovokasi insiden atau meningkatkan konflik,” kata Tsai.
Tahun lalu, Taiwan mengumumkan rencana untuk menghabiskan tambahan US$ 8,69 miliar (Rp 130 triliun) pada tahun 2026 di atas anggaran pertahanan tahunannya untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut pulau itu.
Tsai, pemimpin Partai Progresif Demokratik, telah berjanji untuk memodernisasi angkatan bersenjata pulau itu, yang dikerdilkan oleh militer Tiongkok yang berkembang pesat.
Beijing pada Maret mengumumkan rencana untuk membelanjakan rekor 1,45 triliun yuan (US$211,62 miliar atau Rp 3.166 triliun) untuk pertahanan, angka yang diyakini beberapa analis mengecilkan skala pengeluarannya untuk angkatan bersenjata.
Tiongkok mengadakan latihan tembakan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya di dekat pulau itu pada Agustus menyusul serangkaian kunjungan ke Taiwan oleh politisi Amerika Serikat termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi.
Beijing menuduh AS berusaha untuk membatalkan kebijakan diplomatik selama beberapa dekade mengenai pulau itu, yang oleh Partai Komunis Tiongkok dianggap sebagai provinsi yang harus “disatukan kembali” dengan daratan dengan paksa jika perlu.
Pemerintahan Biden mengatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi menentang segala upaya untuk mengubah status quo dengan paksa. (*)
Sumber: BeritaSatu.com
