Banda Aceh | Realitas – Pertemuan pertama kali antara Wali Nanggroe dengan Kedutaan Rusia,” kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun SIP MPA kepada Wartawan, Rabu (27/7/2022).
Pertemuan tersebut guna menjajaki kerjasama antara Aceh dengan negara Eropa Timur itu, berlangsung Rabu (27/7/2022).
Kedatangan Wali Nanggroe bersama Staf Khusus, Dr M Raviq ke Kedubes Rusia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, disambut oleh Wakil Dubes Rusia, Veronika Novoseltseva.
Pada Pertemuan itu kepada Veronika Novoseltseva, Wali Nanggroe menjelaskan, pasca bencana tsunami 2004 dan MoU Helsinki 2005, Aceh terus berbenah di segala sektor.
Ialah mulai dari sektor pendidikan, seni budaya, ekonomi, dan lainnya.
Kemajuan yang diraih Aceh saat ini, kata Wali Nanggroe, tidak terlepas dari dukungan dunia internasional, baik oleh negara maupun lembaga internasional.
“Akan sangat positif jika Aceh membangun hubungan kerjasama dengan Rusia,” kata Wali Nanggroe.
Di kesempatan itu, Wali Nanggroe juga menjelaskan, kondisi kekinian Aceh dan status Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan sebagaimana perjanjian MoU Helsinki.
Kecuali itu, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.
“Besar harapan kami, kiranya Federasi Rusia dapat melakukan investasi di Aceh, baik bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata, teknologi, lingkungan hidup dan penyelematan satwa,” kata Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe juga menjelaskan, untuk tahun depan, ada banyak pemuda-pemudi Aceh yang direncanakan akan menempuh pendidikan di berbagai jenjang di Rusia.
Di akhir pertemuan, Wali Nanggroe menyerahkan cinderamata berupa plakat cap sikureung kepada Wakil Duta Besar Rusia itu.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar bertemu dengan Mendagri, Tito Karnavian guna membahas serta percepatan implementasi MoU Helsinki, dan dan penguatan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006,
“Wali Nanggroe melakukan pertemuan dengan Mendagri dalam rangka penguatan UUPA dan implementasi MoU Helsinki,” kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Aceh, M Nasir Syamaun kepada Awak Media, Selasa (26/7/2022).
Pertemuan tersebut berlangsung Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut Mendagri didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Pejabat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr Bahtiar, Ditjen Otonomi Daerah, Akmal Malik dan Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan.
Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus, Dr M Raviq.
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud menegaskan bahwa dirinya terus berupaya agar implementasi MoU Helsinki dan penguatan UUPA segera terlaksana.
“Penguatan ini juga untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Malik Mahmud.
Malik juga menyampaikan beberapa usulan kepada Mendagri, diantaranya pengawasan pembangunan Aceh dengan membentuk badan percepatan pembangunan ekonomi Aceh.
Menanggapi permintaan itu, lanjut Malik, Mendagri mengaku sangat setuju atas usulan tersebut.
Bahkan, Mendagri menginginkan adanya pengawasan bersama terhadap pembangunan Aceh agar semakin meningkat.
Pada pertemuan tersebut, Malik Mahmud menyerahkan dua buku hasil kajian tim MoU Helsinki yang dibentuk oleh beberapa tahun lalu kepada Mendagri Tito Karnavian.
“Buku itu merupakan hasil kajian, analisa yang dilakukan oleh Tim MoU Helsinki sejak 2020 lalu,” demikian Malik Mahmud.(*)
sumber : SI
