Bogor I Realitas – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Karena mereka adalah relawan Jokowi yang bergabung dalam wadah LSM, yang tahu persis masalah sengketa tanah didaerah masing-masing
Permintaan itu disampaikan karena Sofyan Djalil sampai saat ini belum mampu memberantas mafia tanah di Indonesia.
Selain itu, LSM-LSM ini juga menyarankan agar Jokowi menjadikan Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro menjadi Menteri ATR/BPN.
Merespons itu, Norman Hadinegoro menyebut bahwa pemilihan menteri merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi.
“Saya mengucapkan syukur alhamdulillah buat teman LSM di daerah-daerah.
Saya pribadi tidak punya kekuatan apa-apa. Karena saya bukan orang partai, saya hanya tim sukses bapak Jokowi. Untuk menjadi menteri adalah hak prerogatif presiden,” kata Norman, Minggu, 28 November 2021
Persoalan mafia tanah, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Bahwa di BPN ada segudang masalah sebagai PR bersama karena menyangkut hajat orang banyak. Rakyat kecil mencari keadilan agar tanah untuk kehidupan keluarga dikembalikan oleh mafia tanah,” ujarnya.
“Pencaplokan ini sudah sering terjadi, sudah berkarat kroninya dan berjemaah dengan oknum badan pertanahan, pejabat pembuat akta tanah, lawyer, pengadilan, dan oknum penegak hukum,” tutur Norman menambahkan.
Dia mengaku tidak keberatan dengan adanya suara permintaan dari LSM kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu disampaikan karena LSM tersebut mengetahui persis bagaimana persoalan mafia tanah di daerah-daerah.
“Biarlah teman-teman LSM menyuarakan isi hati dan meminta kepada Presiden. Karena mereka adalah relawan Jokowi yang bergabung dalam wadah LSM, yang tahu persis masalah sengketa tanah didaerah masing-masing,” katanya.
Kendati demikian, Norman mengaku siap membenahi Kementerian ATR/BPN jika Presiden Jokowi memberikannya kepercayaan.
“Teman-teman LSM dari daerah menyuarkan isi hati dan meminta kepada Presiden Jokowi agar menunjuk figur yang dekat dengan Presiden untuk membenahi carut marut pertanahan di Indonesia.
Jika saya ditunjuk menjadi Menteri BPN, maka saya punya terobosan dalam penyelesaiannya ialah hitungan bulan bukan tahunan untuk menyelesaikan sengketa tanah milik rakyat,” ucap Norman.
Diketahui, Ketua DPD TRC-BPAN Aliansi Indonesia Sulawesi Selatan, Habibi meminta Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Norman Hadinegoro untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
“Kami mendukung penuh beliau (KP Norman) untuk menjadi Menteri ATR/BPN. Semoga beliau dapat memberantas Mafia-mafia tanah di seluruh Indonesia yang telah merusak sendi-sendi ekonomi.
Harapan kami dari Gabungan Aliansi LSM-LSM semoga Presiden Joko Widodo memilih KP Norman Hadinegoro sebagai Menteri ATR/BPN,” Saat kata Habibi, Minggu 27 November 2021.Sekitar Pukul 15 : 00
Sebelumnya, Relawan pendukung Jokowi, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro memberikan pembelaan atas sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan PT Sentul City.
Permasalahan sengketa tanah itu menjadi sorotan ketika pengamat politik Rocky Gerung turut terkena dampaknya. Norman menegaskan, perbedaan politik dengan Rocky Gerung tidak membuat dirinya mengurungkan niat untuk membantu masyarakat.
“Saya sama Bang Rocky Gerung berbeda (politik). Saya timsesnya pak Jokowi. Kalau menyangkut rakyat, menyangkut masyarakat kita paling depan, kita boleh berbeda pandangan dengan Rocky Gerung.
Tapi bersatu untuk bela rakyat,” kata Norman di kediaman Rocky Gerung di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Selasa, 14 September 2021 Beberapa waktu lalu.(Red)
