IKLAN YARA

Keuchik Keude Blang Langgar Perbup Aceh Timur

oleh -156.489 views
Keuchik Keude Blang Langgar Perbub Aceh Timur
Foto saat media meminta konfirmasi Data dikantor desa Keude Blang Kec. Darul Falah
UPDATE CORONA

Aceh Timur I Realitas – Keuchik Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Fitrianto tidak membayar dana batuan langsung tunai (BLT) bulan 1-4 tahun 2021 kepada warga atas nama Nurbaiti.

Permasalahan ini muncul ke publik setelah Mustafa selaku Kepala Dusun Kota Bakti Desa Keude Blang kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

Memprotes terhadap Keuchik Fitrianto yang tidak membayar dana BLT bulan 1-4 tahun 2021 atas nama Nurbaiti.

Hal ini di anggap penting untuk memperoleh persamaan hak setiap warga negara indonesia karena Keuchik Fitrianto juga telah membagikan BLT kepada masyarakatnya yang berdomisili diluar desa.

Jika Keuchik mengambil kebijakan tentang penerima BLT yang berada diluar Domisili desa Keude Blang maka seharusnya semua warga itu di data ulang serta di Validasi Keabsahannya melalui Musyawarah Desa yang kemudian di tetapkan secara bersama melalui Tuha Peut desa, ucapnya kepada media ini pada (23/09/2021).

Saat dikonfirmasi Media ini Kamis (23/09/2021) di kantor Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur, Keuchik Fitrianto mengatakan memang benar ia telah membayar BLT kepada warganya yang berdomisili diluar desa.

Karena jika mengikuti Peraturan Bupati hanya 10 orang yang mendapatkan BLT di desanya.

Hal ini di ucapnya di depan Sekretaris Desa Darmijal dan Bendahara Desa Saiful Arianda.

Namun fakta berdasarkan data penerima BLT mengatakan lain mereka yang berdomisili diluar desa hanya ditemukan 9 orang yaitu :

1. Ridwan Dusun Jabal Hijir
2. Mursyidah Dusun Jabal Hijir
3. Jailani Dusun Jabal Hijir
4. Zainal AB Dusun Kota Bakti
5. Nurbaiti Dusun Kota Bakti
6. Abdul Hamid Dusun Kota Bakti
7. Mariana Dusun Maul Hayati
8. Faisal Hasbi Dusun Maul Hayati
9. Musliadi Dusun Buket Tualang

BACA JUGA :   Dua Anak Yatim Dijemput Acheh Future Dan di Antarkan ke Dayah

Nasruddin selaku Kepala Dusun Jabal Hijir Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah saat dikonfirmasi media Jumat 24/09/2021 membenarkan bahwa ketiga warganya memang tidak berdomisili di desa.

Atas nama Mursyidah sering pulang kerumah kadang seminggu sekali dan kadang dua minggu sekali,namun atas nama Ridwan dan Jailani mereka bekerja diluar daerah.

Kepada Media Ulumuddin Selaku Kepala Dusun Maul Hayati Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah membenarkan bahwa kedua warganya tidak berdomisili di desa atas nama Mariana dan Faisal Hasbi.

Begitu juga dengan Sayid Jamaluddin selaku Kepala Dusun Buket Tualang Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah yang telah berhasil dikonfirmasi media ini, Senin (27/09/2021) yaitu Musliadi yang berdomisili diluar desa namun istrinya sering pulang kerumah.

Tgk Sayid Jafar Tuha Peut Gampong Keude Blang Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur tidak mengetahui tentang adanya warga yang tidak mendapatkan BLT dari bulan 1-4 karena selama ini Keuchik Fitrianto tidak pernah bermusyawarah Desa untuk Validasi Data Penerima BLT baik dengan masyarakat ataupun dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Tuha Peut.

Seharusnya jika telah membayarkan kepada mereka yang berdomisili diluar desa maka bisa disamakan haknya asalkan di atur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Menanggapi hal ini, Riza Rahmad, A.Ma, S.Pd.I, SH Ketua YLBHIMA (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh) Kabupaten Aceh Timur sangat menyayangkan tindakan Keuchik Fitrianto yang tidak peduli masukan dari kepala dusunnya dan meminta kepada Muspika Kecamatan Darul Falah untuk membantu menyelesaikan hal ini secara aturan yang berlaku yaitu kriteria yang berhak dan tidak berhak menerima BLT dana Desa sesuai Peraturan Bupati aceh Timur No 14 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur terdapat dalam.

BACA JUGA :   Polisi Ungkap Penjualan Kartu Perdana Selular Yang Teresgitrasi NIK dan NKK Orang Lain

BAB II SASARAN KPM BLT-DG Pasal 2 Sasaran penerima BLT-DG adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong berkenaan dengan kriteria utama, antara lain:

a. kehilangan mata pencaharian akibat dampak bencana seperti pandemi Covid-19;

b. tidak atau belum terdata (exclusion error) sebagai keluarga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja; dan

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Riza Rahmad Menambahkan, Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan.

Namun desa memiliki fungsi yang sangat besar misalnya untuk menyangga perekonomian masyarakat.

Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, desa merupakan salah satu yang paling rentan terkena dampak. Bahkan apabila dibiarkan, maka akan mengganggu perekonomian negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terlihat kecil, namun peranannya sangat besar terutama dalam pelayanan publik.

Sehingga urgensitas penguatan masyarakat desa sangatlah penting untuk dilakukan pada kondisi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan tersebut memuat tentang pencegahan dan penanganan salah satunya terkait dengan bencana darurat. Bencana darurat yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dengan penanganannya menggunakan dana desa.

Adapun kegiatan pencegahan dan penanganan tersebut dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang notabene terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pendamping pada berbagai program desa, maupun mitra, seperti bhabinkamtibmas dan babinsa.

Kemudian, salah satu tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang saat ini menjadi “big problem” adalah tentang pendataan penduduk yang berhak menerima manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.

BACA JUGA :   Ketua DPD IKADIN Aceh Uji Materiil Qanun LKS

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Sehingga urgensitas dalam menyediakan sarana pengaduan terkait BLT Dana Desa sangatlah besar.

Selain itu, tujuan dari pengelolaan pengaduan adalah untuk meminimalisasi adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan bahkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tidak memberikan layanan penanganan pengaduan BLT menyebabkan laporan masyarakat tidak ditanggapi, respon jawaban tidak jelas dan menyelesaikan aduan masyarakat tidak berdasarkan ketentuan.

Pada program BLT-Dana Desa, pada tingkat pertama yang perlu didorong menangani aduan masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tugas mereka sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan, Tutupnya.

Konflik kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga sampai pemerintah desa. Akan tetapi, ada satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah cemburu sosial.

Hal ini timbul karena komentar sinis dari bukan Penerima kepada Penerima dan tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penetapan Penerima BLT.

Ini menunjukkan masyarakat tidak memiliki akses pegaduan keluhan mereka sehingga mereka melampiaskan kepada pihak-pihak yang bersentuhan dengan program tersebut. (Riza)