IKLAN YARA

Kades Penyang, Kepala Kantor BPN Kotim dan 8 Orang Lainnya di Polisikan

oleh -166.489 views
Kades Penyang, Kepala Kantor BPN Kotim dan 8 Orang Lainnya di Polisikan
Keterangan Gambar: Penanda tanganan Berita Acara Hasil Mediasi di Kantor Desa Penyang
UPDATE CORONA

Sampit | Realitas – Oknum Kades Desa Penyang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (BPN) Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah serta delapan orang lainnya resmi diadukan/dilaporkan ke Satuan Tugas (SATGAS) Anti Mavia Tanah Polda Kalteng.

Informasi yang berhasil diperoleh media ini, Sabtu (14/8/2021) bahwa, Misnato yang dipercaya ahli waris dari Almarhun Shonhadji Achmad telah mendapat kuasa untuk mengurus tanah/lahan yang di serobot dan dikuasai oleh 8 orang warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang.

Modus operandi yang dilakukan oleh Muliadi oknum Kades Penyang ini diduga membuatkan warkah baru (SKT) sebagai syarat penerbitan 8 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk warganya antara lain : Yenny, Kalum-Halimun, Tium, Ingkiu HS, Tini Murliati, Kanyum, Mone Halimun dan Yusmuli diatas tanah milik Shonhadji Achmad, Mahbub Saputra dan Siti Rusminah yang sudah ber SKPT dibuat tahun 1987.

Ironisnya Jonsen Ginting, Kepala Kantor Pertanahan Kotim, terkesan tidak bertanggung jawab terhadap produk yang diterbitkannya yang diduga janggal dan cacat hukum, Ia (Red) tidak menggubris untuk mempertimbangkan klaim dari Misnato selaku kuasa yang sudah berupaya menunjukan bukti otentik kepemilikan berupa SKPT dimaksud.

Untuk lebih jelasnya simak kronologis yang dibuat Misnato berikut ini, yang Ia beri Judul”Kasus Sengketa Tanah/Lahan antara Shonhadji Achmad Cs dengan Yenny Cs.

Disebutkan bahwa Lokasi tanah/lahan tersebut di Jalan Jenderal Sudirman Km 33,4 Desa Penyang, Kec.Telawang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng, dengan Luas Lahan : 6 Hektar terdiri dari 3 SKPT yang dibuat pada tahun 1987, oleh Kepala Desa Tanah Putih, Kec. Kota Besi, Kab. Kotim, sebelum pemekaran.
an:

1.SHONHADJI ACHMAD, BA (Alm)

2.MAHBUB SAPUTRA Bin Shonhadji Achmad.

3.SITI RUSMINAH. Istri Shonhdji Achmad.

Kronologis:

Pada hari Senin, tanggal 07 April 2017, Shonhadji Achmad, Mahbub Saputra dan Siti Rusminah telah memberikan Surat Kuasa kepada Misnato, untuk mengurusi lahan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km 33,4 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim, lantaran ada pihak lain yang menguasainya.

BACA JUGA :   Kepala Rutan Dialog Terbuka Dengan WBP

Dalam surat kuasa tersebut Misnato dipercaya untuk menjual dan menanda tangani surat-surat penting lainnya untuk kepentingan pihak pemberi kuasa, serta dipercaya untuk melaporkan pihak lain yang menguasai atau menyerobot lahan/tanah tersebut kepada pihak penegak hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Pada tanggal 01 Nopember 2018, Misnato (Penerima Kuasa) menyurati Kepala Desa Penyang dengan menggunakan Kop Surat Forum Komunikasi Pewarta Kepolisian Republik Indonesia (FKPK-RI) dengan Nomor : 014/FKPK-RI/KALTENG/XI/2018, dengan Perihal : Mohon dimediasi di Kantor Desa Penyang.

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2019, Kepala Desa Penyang, mengundang Misnato melalui surat nomor: 21/TLWG-PYG/XI/2019, Perihal : Mediasi, yang direncanakan pada hari Rabu 11 Desember 2019, jam 09.00 Wib s/d selesai, bertempat : Kantor Desa Penyang, Jl. Jend. Sudirman Km 36 Rt 003 Rw 001.

Pada hari Rabu, 11 Desember 2019, mediasi dilaksanakan di Kantor Desa Penyang, yang dipimpin oleh MUSLIADI, Kepala Desa Penyang didampingi staf kantor desa, dihadiri oleh Misnato dan pihak Yenny yang diwakili oleh saudaranya Kanyum didampingi keluarganya yang lain.

Kesimpulan Mediasi:

1.Dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak bersepakat dan tidak menemui titik terang.

2.Kepala Desa Penyang menyarankan bahwa permasalahan tersebut kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dimediasi di tingkat Kecamatan Telawang maupun pihak lain.

Pada tanggal 4 Januari 2021, Misnato mengajukan 3 SKPT tersebut ke Pihak BPN Kotim untuk ditingkatkan status tanahnya menjadi SHM (Sertepikat Hak Milik) namun pihak BPN Kotim menolak, lantaran diatas tanah 3 SKPT dimaksud sudah diterbitkan 8 SHM, yakni :
1. SHM an. YENNY M 00976 NIB 01587
2. SHM an. KALUM-HALIMUN M 00977 NIB 01586
3. SHM an. TIUM M 00978 NIB 01585
4. SHM an. INGKIU HS M 00979 NIB 01584
5. SHM an. TINI MURLIATI M 00980 NIB 01583
6. SHM an. KANYUM M 01003 NIB 01582
7. SHM an. MONE HALIMUN M 01981 NIB 01581
8. SHM an. YUSMULI M 01982 NIB 01579

BACA JUGA :   Kapolresta Beri Penghargaan Personel-Masyarakat Atas Prestasi Kerja

Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2020, Mahbub Saputra selaku ahli waris dari Shonhadji Achmad (Alm) kembali memberikan surat kuasa yang kedua kepada Misnato, lantaran surat kuasa yang pertama dianggap tidak berlaku lagi, karena Shonhadji Achmad sudah wafat.

Pada tanggal 14 Desember 2020, Misnato selaku kuasa menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan nomor : 01/XII/2020, Perihal: Mohon Pemblokiran/Pencabutan 8 Sertipikat an Yenny dkk.

Pada tanggal 20 Januari 2021, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, telah menjawab surat Misnato dengan nomor: 121/62.02.600.13/I/2021, Perihal : Permohonan Mediasi sengketa pertanahan.

Dalam suratnya Kepala Kantor Pertanahan Kotim menjelaskan bahwa Surat Misnato tertanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor: 01/XII/2020, Perihal Mohon Pemblokiran/Pencabutan 8 Sertipikat an Yenny dkk, telah ditindaklanjuti dengan suratnya Nomor: 56/UND-600.13/2021, tanggal 6 Januari 2021, Perihal: Permintaan klarifikasi sebagai kaukus dalam rangkaian proses mediasi atas permohonan saudara, disampaikan bahwa terlapor (Yenny dkk) tidak bersedia dilaksanakan Mediasi.

Kerena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, menyarankan kepada Misnato untuk menempuh jalur lain diluar Kantor Pertanahan Kotim, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, upaya Misnato tidak surut untuk terus memperjuangkan hak pemberi kuasa, hingga akhirnya Misnato mengadukan kasus ini kepada Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Polda Kalimantan Tengah.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Misnato secara resmi melaporkan kasus ini kepada Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Polda Kalteng, dengan nomor surat 02/III/2021, Perihal Pengaduan Mafia Tanah.

BACA JUGA :   Biddokkes Jateng Bersama Unimus Semarang Gelar Vaksinasi Merdeka

Pihak yang diadukan Misnato adalah:
1. Yenny
2. Kalum-Halimun
3. Tium
4. Ingkiu HS
5. Tini Murliati
6. Kanyum
7. Mone Halimun
8. Yusmuli

Kedelapan orang tersebut diadukan Misnato dalam delik aduan:Tindak pidana melawan hukum Mafia Tanah (Penyerobotan) tanah hak orang tanpa hak.

Kemudian Misnato juga mengadukan Musliadi Kepala Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kab. Kotim, karena diduga kuat melakukan persekongkolan jahat merugikan orang lain untuk kepentingan mereka bersama, dengan kekuasaan yang berkaitan dengan jabatannya, Kades ini menyalahgunakan Wewenang dan Jabatannya bersama-sama untuk merampas, menguasai dan menyerobot tanah/lahan Shonhadji Achmad Cs dengan modus operandi membuat Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah orang lain yang sudah memiliki SKPT tahun 1987.

Padahal Musliadi Kades ini sudah tahu bahwa diatas tanah yang mereka sertipikat itu sudah ada SKPT Shonhadji Achmad Cs, yang sebelumnya sudah dimediasikan pada Rabu, 11 Desember 2019, pada saat itu pihak Kanyum dkk hanya mengaku-ngaku saja saat mediasi tidak ada memiliki surat-surat yang merujuk kepemilikan tanah dimaksud.

Selain itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur juga diadukan Misnato dalam dugaan adanya persekongkolan jahat bersama-sama terlapor, merugikan pihak pelapor, karena dinilai tidak bertanggung jawab terhadap produk yang mereka buat (Cuci tangan dan melempar tanggung jawab).

Pertengahan bulan Agustus 2021, Misnato mendapat telphone dari pihak Dirreskrimsus (Satgas Mapia Tanah) Polda Kalteng, meminta Misnato untuk datang ke Mapolda Kalteng guna dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkan tersebut.

Pada hari Senin 16 Agustus 2021 Misnato rencananya akan memberikan keterangan kepada penyidik Polda Kalteng, terkait pengaduan dimaksud.

Sampai berita ini diterbitkan pihak terkait belum bisa dikonfirmsi. (ms/red)