Aceh Singkil | Realitas – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Blok 15, kecamatan Gunung Meriah memalang pintu kantor desa setempat, Jumat (30/7/2021).
Penyegelan itu buntut dari kekesalan lantaran gaji mereka belum dibayar sejak Januari hingga Juli 2021 padahal dana desa baik yang bersumber dari ADK/APBK dan APBN sudah penarikan.
“Ini adalah bagian kekecewaan kami kepada kepala Desa (Amin Sanra) karena honor perangkat maupun BPKam belum dibayarkan sejak Januari Hingga Juli,”Kata Ketua BPKam setempat, Idrus Syahputra
Selain itu kami sebagai BPKam yang memiliki peran penting, mitra kepala Desa juga tidak pernah melibatkan segala hal termasuk pembahasan anggaran, penarikan dan dan lain sebagaimana. “Berapa total anggaran Desa kami tahun ini tidak tahu sehingga ada kesan desa ini milik pribadi kelapa Desa,”.
“Artinya Kepala Desa tidak transparan dalam segala hal. Maka patut kami duga kepala desa bermain dengan dana desa,”Imbuhnya.
Kami juga merasa aneh dalam pengelolaan dana Desa ini meski kami tidak pernah di libatkan namun proses administrasi tetap lancar bahkan tetap bisa pencairan. Maka patut kami duga juga ada manipulatif tandatangan BPKam.
Lebih lanjut Idrus menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 di kantor Desa perangkat dan BPKam serta Kepala desa telah musyawarah kenapa belum di bayarkan honor padahal sudah penarikan dan kapan akan di bayarkan kepala desa?
Pada saat itu kata dia kepala Desa belum bersedia menjelaskan secara rinci kemana uang itu mengalir yang semestinya dibayarkan untuk honor.
Dari musyawarah itu kepala Desa memutuskan dan berjanji akan di bayarkan selama 4 bulan pada penarikan berikutnya di bubuhi tandatangan bermaterai . “Jika tidak dibayarkan siap di seret ke ranah hukum,”Katanya.
“Karena kami melihat kepala Desa tidak ada niat baik maka kami harus bertindak tegas. Kami segel kantor Desa sampai waktu belum di tentukan, dan dalam waktu dekat masalah ini akan laporkan secara resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH),”Tegas Idrus.
Tentunya kata dia pihaknya berharap masalah desa mereka menjadi atensi semua pihak mulai Kecamatan, Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyakarat Kampung (DPMK) , Inspektorat, hingga APH karena perlakukan ini sudah di luar kewajaran. (Rostani)
