Rapat Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Antara Kemenkumham dan Ham Aceh Dengan Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2021, Termasuk H A Muthallib YARA Langsa

oleh -211.489 views

IDUL FITRI

Banda Aceh I Realitas – Rapat Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Antara Kemenkumham dan Ham Aceh Dengan Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2021, Termasuk H A Muthallib YARA Langsa.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Heni Yuwono, Bc Ip, S.Sos, M.si, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), dapat bekerja dengan baik, ujar nya pada acara penandatangan kontrak kerja sama yang dilalukan jumat (22/1/2021).

REALITAS TV

Lebih lanjut Kanwil Kumham Aceh menyebutkan, kerjasama dapat berjalan dengan baik, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di dalam ruangan ini untuk menghadiri Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan Pemberi Bantuan Hukum, ujarnya lagi.

Heni juga menyebutkan Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun.

Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial.

Bedasarkan Undang- Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terdapat 3 (tiga) pihak pemangku kepentingan, yaitu (1) penyelenggara bantuan hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. (2) penerima bantuan hukum dalam hal ini adalah orang atau kelompok orang miskin. (3) pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi, sebut Heni. Ketiga pihak ini memiliki fungsi dan tugas berbeda-beda.

BACA JUGA :   22 Preman di Dua Wilayah, Cengkareng dan Kalideres di Tangkap Polisi

jadi peran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sangat menentukan terhadap implementasi UU bantuan hukum ini, karena pemberi bantuan hukum atau PBH berkewajiban untuk melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum yang dilaksanakanya.

Persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tidak berhenti sekalipun mengalami situasi pandemic covid 19. Permohonan bantuan hukum justru mengalami kenaikan di masa pandemik ini.

Dari situasi tersebut, pengalaman memberikan bantuan hukum di saat pandemi merupakan hal yang berharga untuk dicatat dan dikabarkan kepada publik sebagai bahan pembelajaran, khususnya terhadap mereka pemberi bantuan hukum, yang memiliki resiko dan beban ganda, antara menjaga keselamatan dari paparan Covid-19 dan memberikan kualitas layanan hukum yang profesional.

Lagi-lagi pandemi Covid-19 begitu besar dampaknya, bukan hanya menyasar perekonomian. Pandemi Covid-19 juga menghambat jalannya penerimaan bantuan hukum kepada orang miskin sehingga menghambat penyerapan anggaran Organisasi Bantuan Hukum.

Heni juga menyebutkan bentuk-bentuk bantuan hukum non litigasi seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat pelaksanaan kegiatannya, dikarenakan kegiatan tersebut mengumpulkan orang banyak di suatu tempat.

Hal itu tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah dan WHO.

Pandemi Covid-19 mendesak pelaksanaan working from home (WFH/bekerja dari rumah) termasuk bagi para pengacara publik.

Heni juga menyebutkan untungnya para pengabdi bantuan hukum tidak gentar memberikan bantuan hukum, untuk masyarakat yang kurang mampu.

BACA JUGA :   Biddokes Polda Banten Distribusikan 1.000 Vaksin Jenis Sinovac

Pelayanan bantuan hukum gratis dioptimalkan lewat saluran online atau daring. Pemanfaatan fasilitas online sekaligus menghindari kerumunan dalam pelayanan.

Hadirin Yang Kami hormati.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN.01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2019-2021 khususnya Provinsi Aceh menyatakan 21 Organisasi Bantuan Hukum lulus verifikasi, hal ini terdiri dari 4 OBH terakreditasi B, 17 OBH terakreditasi C.

Dalam rangka memperluas akses keadilan di masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM RI membuka kesempatan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode akreditasi tahun 2022 s.d. 2024 serta pendaftaran Akreditasi Ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2019 – 2021 untuk kembali menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 – 2024.

Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mengikuti Verifikasi dan Akreditasi bisa melakukan pendaftaran terhitung mulai tanggal 04 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021 melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id.

Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar nantinya akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sedangkan pelaksanaan Akreditasi Ulang Bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2019 – 2021 untuk kembali menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 – 2024 dimulai tanggal 02 Agustus s.d. 23 Agustus 2021 dengan persyaratan telah terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2019 – 2021 dan masih memenuhi kriteria sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BACA JUGA :   180 Vial Vaksin Jenis Sinovac Tiba Disimeulue, Dikawal Polres Simeulue

Untuk mengikuti Akreditasi Ulang Bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2019–2021 dengan Mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi dengan cara Akreditasi Ulang dan Memperbarui data/profile Pemberi Bantuan Hukum melalui aplikasi sidbankum.

Disamping itu untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan perbaikan kualitas dan peningkatan layanan pemberian bantuan hukum, telah disiapkan instrumen Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan Fitur E-Monev yang ada pada aplikasi Sidbankum, dan hasil Monitoring dan Evaluasi berupa Indek Kinerja PBH (IKP) akan di jadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemberian akreditasi ulang atau pencabutan.

Hadirin yang saya hormati.

Saya berharap banyak kepada saudara untuk ikut serta bersama pemerintah membangun hukum di Indonesia agar hukum benar-benar bisa menjadi panglima di negeri kita tercinta.

Saya pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Ketua/Direktur Organisasi Bantuan Hukum sebagai garda terdepan dalam memberikan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu.

Serta berperan penting untuk memastikan implementasi pemberian bantuan hukum berjalan sesuai yang diharapkan, baik secara administrasi maupun kualitasnya.

semoga apa yang dapat saudara berikan terhadap negara dan khususnya kepada orang miskin dan kelompok orang miskin bernilai ibadah di sisi Allah SWT serta usahakan agar dana bantuan hukum yang diberikan negara ini dikelola dengan baik dan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula, tutup Heni Yuwono. (H A Muthallib)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas