Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Diminta Mengusut Kekayaan Bupati Bireuen

oleh -249.489 views

IDUL FITRI

Bireuen I Realitas – Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si. [1] (lahir di Meunasah Krueng Dhoe, Kembang Tanjong, Pidie, Aceh, 7 Desember 1959; umur 61 tahun) adalah Bupati Bireuen periode 2020-2022 menggantikan Saifannur yang meninggal dunia pada 19 Januari 2020. Sebelumnya ia adalah Wakil Bupati Bireuen periode 2017-2020.

Namun semenjak dirinya memimpin Kabupaten Bireuen. Ekonomi rakyat semakin sulit, angka kemiskinan semakin meningkat, entah di karenakan Covid atau sebaliknya.

Meskipun kondisi kabupaten Bireuen semakin bobrok tidak membuat harta kekayaan lelaki kelahiran Meunasah Krueng Dhoe, Kembang Tanjong, Pidie, Aceh, itu merosot.

BACA JUGA :   Polda Aceh Usut Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra Senilai Rp 20 Miliar di PUPR Aceh

Bahkan di tengah Pandemi seperti ini orang nomor satu ini malah sedang membangun rumah miliknya di desa Kampung baru kecamatan kota juang kabupaten Bireuen, bahkan beliau memiliki rumah layaknya istana yang berada di Banda Aceh.

Bukan itu saja beliau juga diduga sempat membeli lahan baru dekat rumah yang sedang di bangun itu, hal itu yang membuat sedikit kekeliruan dalam harta kekayaan yang pernah di laporkan Komisi peberantasan Korupsi (KPK) senilai 4.2 M lebih.

Pasalnya harta tersebut diduga tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK belum lama ini.

BACA JUGA :   Permen Jahe Karanganyar Di Ekspor Ke Amerika, PT Indo Tropikal Grup

“Diduga masih banyak harta kekayaan Bupati Bireuen Muzakkar yang tidak sesuai dengan LHKPN. Karena sudah saatnya KPK melakukan pengusutan untuk mengetahui apakah harta lainnya masih ada yang belum dimasukkan dalam LHKPN,”

Beberapa number media ini yang di temui Kamis 21/Januari-2021 di salah satu sudut kota juang mengatakan sejak Covid-19 melanda terlihat harta bupati Bireuen semakin meningkat dratis.

Di kabarkan bupati di tengah-tengah Pandemi ini dirinya sempat membeli tanah di sekitar desa Pulo kiton dengan harga yang sangat fantastik.

BACA JUGA :   Pertama di Indonesia Tangani Kasus Pengelolaan Sampah, Polda Riau Dapat Dukungan Dari Menteri KLHK

Hal ini membuat masyarakat kabupaten Bireuen meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tinjau kekayaan Pejabat ini.

Apalagi sejak dirinya memimpin menjadi Bupati Bireuen sampai saat ini belum memiliki wakil atau (Wabub) seakan lebih mudah untuk mengendalikan semua proyek, dari yang meliaran rupiah hingga ratusan juta untuk koni-koni terdekat mereka.

Kami berharap kepada KPK untuk dapat mengaudit kembali harta kekayaan Bupati Bireuen, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Bireuen. Ungkapnya kepada media ini. (Reza)

UPDATE CORONA