Garam SU Desak Polda SU Agar Memeriksa Kadis PUPR Deliserdang Beserta Jajarannya Terkait Pelanggaran Tender

oleh -138.489 views

IDUL FITRI

Medan I Realitas – Garam SU Desak Polda SU Agar Memeriksa Kadis PUPR Deliserdang Beserta Jajarannya Terkait Pelanggaran Tender.

Sehubungan dengan dilakukannya tender pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 melalui SPSE lpse.deliserdangkab.go.id, diduga banyak penyimpangan-penyimpangan Prosedur, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat; Kamis 17/09/2020.

Penyimpangan Prosedur.

Sejak dan saat paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang ditayangkan/ diumumkan pada lpse.deliserdangkab.go.id, kami memperoleh informasi bahwa ada indikasi persekongkolan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang dengan penyedia yang dinyatakan lulus oleh Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi, dimana dari sekian banyaknya paket pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Deli Serdang kebanyakan yang dinyatakan lulus evaluasi dan ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja adalah merupakan penyedia yang memiliki harga penawaran tinggi tanpa ada rasa pertimbangan atas asas dan prinsip keteransparan tender pengadaan Barang/Jasa.

Dengan kata lain Kepala Dinas PU, PPK, KPA/PA, POKJA diduga telah melakukan penyimpangan-penyimpakan guna untuk meraup keuntungan dan/atau fee dari penyedia barang/jasa yang akan dimenangkan olehnya, sehingga mengakibatkan pemborosan dan pembengkakan pengeluaran APBD TA 2020 di Kab. Deli Serdang;

Dengan dimenangkannya penyedia yang memiliki harga penawaran tinggi sehingga mengakibatkan pembengkakan pengeluaran keuangan daerah, serta patut diduga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang beserta dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dan Kelompok Kerja Pengadaan telah melakukan persekongkolan, penyimpangan prosedur, sehingga diduga sampai pada perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih lanjut disampaikan atas dugaan kami tersebut serta atas informasi yang kami peroleh, dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Deli Serdang diduga memerintahkan/menyuruh bawahannya inisial “TS” PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Deli Serdang untuk membagi-bagi paket pekerjaan yang ada pada dinas PUPR Kab. Deli Serdang kepada Penyedia yang mau dan bersedia memberikan fee sebelum di masukkannya penawaran pada sistem elektronik tender agar ditunjuk sebagai pemenang tender;

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Atas hal uraian kami tersebut diatas patut diduga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Deli Serdang beserta dengan jajarannya melakukan pelanggaran penyimpangan prosedur e-tender dan kemudian perbuatan tersebut juga termasuk bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 117 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak menjalankan tugas fungsinya sebagaimana mestinya dimana Pokja dan/atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Deli Serdang tidak mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Deli Serdang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dengan tidak dipertimbangkannya tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa sehingga mangakibatkan kerugian Negara khususnya keuangan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2020, karena peserta tender yang mengajukan penawaran rendah dan memiliki evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis yang lengkap pasti ada, dan belum tentu juga peserta yang dinyatakan lulus oleh pokja memiliki kelengkapan sesuai dengan dokumen pemilihannya maupun dengan peraturan perunadng-undangan yang berlaku, sehingga kami tantang Kepala Dinas dan Pokja untuk membuktikan kelengkapan dokumen penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang?, tapi kami yakin dan percaya pokja dan Kepala Dinas tidak akan berani untuk memaparkan secara transparansi akan dokumen-dokemen penyedia yang dimenangkan tersebut, sebab berdasarkan informasi yang kami peroleh atas nama inisial “TS” sebelum ditayangkannya paket pekerjaan Dinas PU tersebut telah membagi-bagi list atau dengan sebutan istilah “voucher” paket pekerjaan tersebut kepada penyedia yang bersedia memberikan komitmen fee;

Oleh karena pengadaan tender yang dilakukan Pokja dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang adalah tidak sesuai dengan tatanan aturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahkan yang lebih menyedihkan lagi dimana masyarakat saat ini terdampak kesulitan ekonomi pandemi Covid-19, namun satu sisi lagi Kepala Dinas PUPR dan kroni-kroni ateknya diduga mensiasati proses e-tender untuk memperkaya diri dan kroni-kroni anteknya tersebut tanpa ada keraguan dan pertimbangan atas penderitaan perekonomian masyarakat saat ini, oleh karenanya kami minta Bapak Kapolda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan tersebut, dengan tuntutan sebagai berikut:

Panggil dan Periksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang beserta dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Tahun Anggaran 2020, serta Inisial “TS pegawai pada Dinas PUPR Kab. Deli Serdang” karena diduga telah melakukan pelanggaran tugas dan fungsinya atas penetapan pemenang penyedia barang jasa di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang;

Meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara maupun Tim yang ditunjuk agar mengatensikan tuntutan kami ini, sebab dugaan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten. Deli Serdang beserta kroninya adalah merupakan perbuatan tindak pidana ekstra yang disebut dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Berdasarkan uraian kami tersebut, kami yakin dan percaya Bapak Kapolda Sumatera Utara mampu mengungkap dugaan persekongkolan, pelanggaran-pelanggaran prosedur, dan Korupsi Kolusi, Nepotisme yang kami sampaikan tersebut, serta perlu kami sampaikan pernyataan sikap ini juga merupan wujud dari laporan pengaduan kami kepada instansi penegak hukum dengan harapan agar dilakukannya pemeriksaan atas dugaan yang telah kami sampaikan tersebut;

Demikian Pernyataan Sikap kami atas perhatian dan kemaklumannya, sebelumnya diucapkan terima kasih. (Herman)