Banleg : Raqan Qanun No 3 Kab. Aceh Singkil Tentang RPJM Sudah Memenuhi Sarat

oleh -67.489 views

IDUL FITRI

Aceh Singkil I Realitas – Banleg : Raqan Qanun No 3 Kab. Aceh Singkil Tentang RPJM Sudah Memenuhi Sarat.

Raqan Qanun Kabupaten. Aceh Singkil tentang perubahan atas Qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Raqan Perubahan jangka menengah (RPJM) Kabupaten. Aceh Singkil yang disampaikan Bupati Aceh Singkil sudah memenuhi sarat.

Hal itu disampaikan Ahmad Fadli S.Ag pada laporan Badan Legislasi (Banleg) dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)Aceh Singkil terhadap rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 3 tahun 2018 tentang Rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten. Aceh Singkil tahun 2017- 2022. Rabu (16/09/2020)

Berdasarkan hasil pembahasan bersama yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, oleh Banleg simpulkan bahwa Secara umum Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022, yang disampaikan Bupati Aceh Singkil kepada DPRK telah memenuhiketentuan, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Fadli.

” Namun dari hasil pembahasan juga Banleg menyampaikan beberapa rekomendasi” Ujarnya.

Adapun rekpmendasi yang disampaikan itu antara lain; sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten AcehSingkil Tahun 2017-2022, perlu disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2017-2022, bukan hanya menyajikan data-data, akan tetapi menyajikan gambaran program-program yangsudah di capai, apa saja program-program yang direncanakan yangmenggambarkan target yang belum dan akan dicapai, serta upaya apasaja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap program yang.

belum tercapai tersebut, juga harus disampaikan dalam rancangan perubahan RPUMK ini, untuk menjadikan pemerintahan ini lebih baikk lagi.

2. Dalam Kancangan perubahan RPJMK ini Banleg melihat masih banyak ditemukan dokumen data yang belum selaras dengan Rencana TataRuang- Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil, terkait dalammenetapkan lokasi program pembangunan, untuk itu agar diselaraskan, sesuai dengan yang Banleg sampaikan dalam pembahasan, seperti potensi pengembangan wilayah, yang masuk dalam rencana kawasan budidaya, antara lain kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya agar disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Data-data yang disajikan dalam rancangan ini masih terdapat beberapayang tidak sinkron dengan RPJMK induk, untuk itu agar direvisi untuksinkronisasi.

4. Perlu adanya penyesuaian terhadap rencana program pemerintah dari beberapa SKPK, untuk tahun berikutnya serta dalam perubahan RPJMKini, diharapkan seluruh SKPK agar memberikan data yang akurat.

5. Agar pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan dan program-program apa saja yang akan dilaksanakanpada tahun depan agar tidak melenceng dari visi dan misi bupati danwakil bupati terpilih, serta selaras dengan RPJMK dan RTRW.

6. Data yang disajikan dalam RTRW banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan, untuk itu Banleg berharap juga kepadapihak pemerintah daerah untuk merivisi Qanun RTRW Kabupaten AcehSingkil, pada tahun 2021.

Dikesempatan itu Banleg juga menyampaikan bahwa Rancangan qanun yang sudah dibahas bersama antara pemerintah daerahdan badan legislasi sampai dengan saat ini sudah 2 (dua) rancangan qanun,dan besar harapan kami dapat setujui bersama untuk menjadi Qanun Kabupaten Aceh Singkil. harap Fadli.

Lebih lajut dalam laporannya itu Ahmad Fadli sebutkan, dari semua Rancangan Qanun prioritas yang termuat dalam ProgramLegislasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020, yang semula berjumlah 13 (tigabelas) Rancangan Qanun, yaitu 10 (sepuluh) Rancangan Qanun usulan Bupati dan 3 (tiga) rancangan qanun inisiatif DPRK.

Banleg juga melaporkan bahwa dari 10 (sepuluh) rancangan qanunusulan Bupati tersebut: 2 (dua) rancangan qanun sudah kita bahas, dan akan setujuibersama, 1(satu) rancangan qanun sudah ditarik kembali dari Program Legislasi Kabupaten Tahun 2020, 1 (satu) rancangan qanun sudah kita terima akan tetapi belum bisakita bahas bersama dengan alasan dokumen-dokumen pendukung yang kita minta tersebut sampai saat ini belum dilengkapi, 3 (tiga) rancanganqanun wajib yang merupakan kewenangan pembahasan pada Badan Anggaran, Dan selebihnya draf raqan tersebut belum disampaikan kepada DPRK untuk pembahasan.

Demikian juga halnya dengan 3 (tiga) rancangan qanun inisiatif DPRK yang di usulkan dalam Program Legislasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun2020.

sehubungan dengan kondisi Negara kita saat ini yang sedang mengalamipandemi covid+19, dan terjadi refocusing anggaran, sehingga rancangan qanuntersebut tarik kembali dan akan usulkan kembali dalam Program Legislasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021, dengan harapan anggaran untuk rancangan qanun inisiatif ini dapat dialokasikan dalam APBK Tahun2021. tutupp Ahmad Fadli. (Rostani/Yudi)