Terkait Dugaan Pemotongan 50 Persen Jasa Pelayanan DPR Aceh : Direktur RSUZA Azharuddin Jangan Salah Minum Obat

oleh -698.201 views

IDUL FITRI

Banda Aceh I Realitas – Terkait Dugaan Pemotongan 50 Persen Jasa Pelayanan DPR Aceh Direktur RSUZA Azharuddin Jangan Salah Minum Obat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman.,SE meminta dengan tegas kepada Direktur RSUZA Azharuddin agar tidak memotong Remunerasi untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit umum tersebut.

Demikian disampaikan menanggapi adanya informasi dugaaan pemotongan remunerasi akibat penurunan kunjungan pasien ke rumah sakit akibat dampak dari pandemi Covid-19 di Aceh.

Saya mendapati adanya Surat Edaran (SE) Nomor: 900/05278 yang ditandatangani langsung oleh Direktur RSUZA, Banda Aceh Dr dr Azharuddin tertanggal 14 Mei 2020, tentang Rasionalisasi dan Rekondisi Belanja Tahun 2020, ujar Sulaiman, kepada sejumlah Wartawan, Kamis (21/05/2020).

Dalam Surat Edaran itu dua poin penting. Poin pertama berbunyi: Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berimbas pada pelayanan penurunan kunjungan pasien dan berdampak pada penurunan pendapatan rumah sakit.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Aceh nomor 101 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh Bab V Pasal 8 ayat (7) maka akan dilakukan rasionalisasi dan rekondisi belanja.

Akan dilakukan penyesuian penurunan belanja jasa pelayanan pada bulan Maret 2020 sebesar 10 pesen dan pada bulan April 2020 sebesar 50 persen dari plafon belanja jasa pelayanan saat ini.

Bila kondisi kembali normal dan pendapatan rumah sakit meningkat, maka platfon jasa pelayanan akan disesuaikan kembali.

Untuk poin kedua berbunyi: Berkenan hal tersebut di atas, diharapkan kepada sudara untuk dapat menyampaikan kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) pada unit kerja saudara.

Jika hal itu benar terjadi di RSUZA, maka akan terzalimi sejumlah tenaga medis yang ada, padahal selama ini teman-teman di RSUZA sudah berkerja maksimal, ditambah lagi dengan ancaman virus yang mematikan, ujarnya lagi.

Maka saya meminta direktur jangan mencari cari alasan agar bisa dipotong hak tenaga medis,” imbuhnya.

Disamping itu, politisi partai Aceh itu berpendapat, jika rasionalisasi terjadi dan harus dikorbankan hak-hak tenaga medis, ini sudah mengangkangi kebijakan Plt. Gubernur Aceh yang berjanji memberikan hak lebih untuk tenaga medis, sambungnya.

Direktur RSUZA Jangan sok berani melawan kebijakan pimpinan dia sendiri, bek salah Jep ubat pak Dirut (Jangan salah minum obat), sayangi tenaga medis,” harapnya.

Terakhir, ia berharap, jikapun Rasonalisasi anggaran harus dilakukan, maka hak-hak lebih tenaga medis jangan di ganggu.

“Apalagi Aceh sudah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 1,7 Triliun. Jadi, saya ingatkan Direktur jangan mencoba mengambil kebijakan yang dapat menyakiti hati tenaga medis, ujarnya.

Sebelumnya diberitakan mediaini, Kamis 21/05/2020.

Direktur RSUZA Diduga Sunat Uang Jasa Pelayanan Perawat Tagih Janji Plt Gubernur Aceh Ir. H Nova Iriansyah, M.T.

Kebijakan Direktur RSUZA berdasarkan Surat Edaran Nomor: 900/05278 yang ditandatangani langsung Direktur RSUZA, Dr. dr. Azharuddin tertanggal 14 Mei 2020, tentang Rasionalisasi dan Rekondisi Belanja Tahun 2020 dinilai sangat menciderai keberpihakan kepada Tenaga Medis yang sedang erjuang melawan Covid-19, Kamis 21/05/2020

Perawat di RSUZA meminta agar namanya dirahasiakan kepada Realitas, mengatakan bahwa harusnya profesi perawatlah yang pertama kali komplain ketika jatah jasa pelayanan untuk perawat dipotong oleh manajemen rumah sakit dengan alasan apapun. Dalam rancangan cara pembagian jasa pelayanan tersebut, perawat dan beberapa profesi lain menerima jasa dengan konsep fix salary.

“Artinya sedikit atau banyaknya pasien di Rumah Sakit penerima fix salary ini harus tetap mendapatkan porsinya karena rumus fix salary itu sudah ditetapkan sendiri oleh manajemen RSUZA,” ujarnya.

Ia menambahkan harusnya yang rasional dipotong adalah profesi lain yang menerima jasa pelayanan secara fee for service Artinya berdasarkan banyaknya pasien wajar-wajar saja kalau manajemen Rumah Sakit memotong jasa pelayanan mereka ketika Rumah Sakit mengalami kekurangan pasien.

“Kami kecewa dengan sikap manajemen RSUZA, belum selesai masalah jaga malam yang sudah tidak dibayarkan lagi sejak bulan maret 2020, muncul lagi edaran potong jasa pelayanan,” katanya.

Menurutnya, mereka perawat di RSUZA yang menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19 tersebut menagih janji Plt. Gubernur Aceh yang sudah berjanji akan memperhatikan hak-hak tenaga medis selama pandemi.

“Kami dengar Pemerintah Aceh sudah menganggarkan anggaran 2.7 Triliun termasuk dana Pokok Pikiran (Pokir) para anggota DPRA untuk penanganan Covid-19 di Aceh, tapi kami yang berhadapan langsung dan bertaruh nyawa dengan pasien baik itu pasien Covid-19 atau bukan malah masih terancam dengan manajemen potong sana potong sini,” imbuhnya yang merasa sangat kecewa.

Pada kesempatannya, Ia dan perawat lainnya berharap diera pandemi seperti saat ini Plt Gubernur Aceh, Ir. H Nova Iriansyah, M.T. untuk benar-benar memperhatikan mereka seperti yang telah dijanjikan termasuk juga memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Terkait hal ini semua pengaruhnya kepada semangat kami dalam bekerja, apalagi semangat sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Sudah banyak tim covid yang tumbang, jangan tambah potensi lagi untuk menumbangkan perawat di Aceh,”

Direktur RSUZA yang dikonfirmasi oleh Realitas hanya mengirimkan link berita dari salahtu media dan meminta kepada rekan-rekan wartawan untuk mengutip pada media tersebut.

“Itu penjelasan nya, dikutip saja secara utuh ya,” ujarnya singkat.

Direktur RSUZA menjelaskan surat benar, tidak ada masalah dengan surat itu, intinya sejak maret, April dan Mei kunjungan pasien ke RSUDZA turun drastis, makanya jasa medis dan paramedis yang di dapat dari RSUDZA sesuai dengan “JASA” yang didapat atas dasar jasa/pelayanan yang diberikan pada pasien yang berobat ke RSUDZA, jelasnya kepada Aceh Pos, Kamis (21 Mei 2020).

“Kalau medis dan paramedis tidak ada pasien/jumlah kunjungan berkurang maka ya pasti jasa pelayanan yang biasa didapatkan sejak puluhan tahun yang lalu, maka saat pandemic covid ini juga berubah/menurun”, ungkap Azharudin

Jika pasien sepi maka jasa medis juga sepi, tidak mungkin jasa medis RSUDZA dipotong, untuk apa dipotong, jadi ada yg gagal PAHAM, karena jasa medis tidak turun dari langit.

Untuk urusan jasa medis RSUZA dan RS besar lainnya di indonesia diatur dg sistem remunerasi, yang punya aturan ketat secara nasional, provinsi, juga SK direktur yg disetujui oleh pemilik RS, jadi tidak ada aturan suka-suka.

“Dan beliau mengharap jangan ada yang sesat berpikir apalagi kalau ada statement asal bunyi tanpa tau persoalan dan yang melatarbelakangi suatu kebijakan dan kondisi tertentu di suatu institusi dalam hal ini RSUZA,” tutup Azharuddin. (Tim Realitas)