Ketua PPNI Aceh Sesalkan Kebijakan Direktur RSUZA Memangkas Uang Remunerasi Perawat

oleh -424.201 views

IDUL FITRI

Banda Aceh I Realitas – Ketua PPNI Aceh Sesalkan Kebijakan Direktur RSUZA Memangkas Uang Remunerasi Perawat.

Ketua DPW PPNI Aceh yang diminta tanggapannya sangat menyayangkan pemotongan jasa pelayanan dan dipendingnya uang jaga malam khususnya perawat di RSUZA.

Padahal harusnya manajemen Rumah Sakit dan juga Pemerintah Aceh harus mampu menjamin bekal hidup perawat selama pandemi Covid-19 terjadi agar mereka dapat berjuang dengan kondisi badan yang selalu fit dan imunitas yang baik.

“Pendapat saya intinya harusnya Pemerintah Aceh dan Direktur RSUZA mengapresiasi kerja keras yang penuh resiko tenaga medis khususnya perawat dalam kondisi pandemi seperti saat ini, serta memberikan perhatian dan penghargaan berupa tambahan insentif dan tunjangan lainya, bukan malah sebaliknya,” Ujar Dr. Abdurrahman, S.Kp., M.Pd kepada Realitas Sabtu ( 23/5/2020).

Lebih lanjut Abdurrahman menyebutkan jasa pelayanan memang benar tidak turun dari langit seperti kata direktur RSUZA tetapi kebijakan pembagiannya juga tidak turun dari langit, ujarnya.

Menurut yang ia dengar ada istilah fix salary dalam pemberian remunerasi untuk perawat walau profesi lain dibayar sesuai servicenya.

“Pertanyaannya, kenapa RSUZA dalam pemberian remunerasi untuk perawat memakai rumus fix salary, artinya saat Rumah Sakit banyak pemasukanpun remunerasi untuk perawat tetap hitungan fix salary,” kata Abdurrahman yang baru saja menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya di Universitas Negeri Medan

“Tapi sekarang disaat Rumah Sakit mengaku pemasukannya berkurang ketentuan fix salary itu diabaikan sendiri oleh manajemen RSUZA agar bisa memotong uang remunerasi untuk perawat.

Sekarang yang fix salary itu apa turun dari langit, manajemen sendiri yang memutuskan,” tambah

Abdurrahman yang menjabat sebagai seorang Dosen Keperawatan ini jangan sakiti perawat atau parammedis lain nya bayarkan haknya sesuai prosedur.

Menurutnya, sekarang zaman darurat pandemi Covid-19 saat perawat perlu hidup dengan normal agar bisa kuat sebagai garda terdepan dalam menangani pasien terutama pasien covid-19, seharusnya Direktur RSUZA menimbang secara matang agar setiap kebijakan yang diputuskan tidak menyengsarakan bawahannya.

“Ini malah perawat dikhianati dan didhalimi oleh Rumah Sakit dengan kebijakan yang sangat tidak manusiawi, sudah uang jaga malam gak dibayar, uang jasa pula dipotong.

Apa memang manajemen RSUZA sudah ahli juga dalam potong memotong dan pangkas memangkas, harusnya pemerintah lebih peka menanggapi masalah ini,” tutup Abdurrahma.

Diberitakan mediaini, Kamis 21/05/2020.

Direktur RSUZA Diduga Sunat Uang Jasa Pelayanan Perawat Tagih Janji Plt Gubernur Aceh Ir. H Nova Iriansyah, M.T.

Kebijakan Direktur RSUZA berdasarkan Surat Edaran Nomor: 900/05278 yang ditandatangani langsung Direktur RSUZA, Dr. dr. Azharuddin tertanggal 14 Mei 2020, tentang Rasionalisasi dan Rekondisi Belanja Tahun 2020 dinilai sangat menciderai keberpihakan kepada Tenaga Medis yang sedang erjuang melawan Covid-19, Kamis 21/05/2020

Perawat di RSUZA meminta agar namanya dirahasiakan kepada Realitas, mengatakan bahwa harusnya profesi perawatlah yang pertama kali komplain ketika jatah jasa pelayanan untuk perawat dipotong oleh manajemen rumah sakit dengan alasan apapun. Dalam rancangan cara pembagian jasa pelayanan tersebut, perawat dan beberapa profesi lain menerima jasa dengan konsep fix salary.

“Artinya sedikit atau banyaknya pasien di Rumah Sakit penerima fix salary ini harus tetap mendapatkan porsinya karena rumus fix salary itu sudah ditetapkan sendiri oleh manajemen RSUZA,” ujarnya.

Ia menambahkan harusnya yang rasional dipotong adalah profesi lain yang menerima jasa pelayanan secara fee for service Artinya berdasarkan banyaknya pasien wajar-wajar saja kalau manajemen Rumah Sakit memotong jasa pelayanan mereka ketika Rumah Sakit mengalami kekurangan pasien.

“Kami kecewa dengan sikap manajemen RSUZA, belum selesai masalah jaga malam yang sudah tidak dibayarkan lagi sejak bulan maret 2020, muncul lagi edaran potong jasa pelayanan,” katanya.

Menurutnya, mereka perawat di RSUZA yang menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19 tersebut menagih janji Plt. Gubernur Aceh yang sudah berjanji akan memperhatikan hak-hak tenaga medis selama pandemi.

“Kami dengar Pemerintah Aceh sudah menganggarkan anggaran 2.7 Triliun termasuk dana Pokok Pikiran (Pokir) para anggota DPRA untuk penanganan Covid-19 di Aceh, tapi kami yang berhadapan langsung dan bertaruh nyawa dengan pasien baik itu pasien Covid-19 atau bukan malah masih terancam dengan manajemen potong sana potong sini,” imbuhnya yang merasa sangat kecewa.

Pada kesempatannya, Ia dan perawat lainnya berharap diera pandemi seperti saat ini Plt Gubernur Aceh, Ir. H Nova Iriansyah, M.T. untuk benar-benar memperhatikan mereka seperti yang telah dijanjikan termasuk juga memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Terkait hal ini semua pengaruhnya kepada semangat kami dalam bekerja, apalagi semangat sangat mempengaruhi daya tahan tubuh.

Sudah banyak tim covid yang tumbang, jangan tambah potensi lagi untuk menumbangkan perawat di Aceh,”

Direktur RSUZA yang dikonfirmasi oleh Realitas hanya mengirimkan link berita dari salahtu media dan meminta kepada rekan-rekan wartawan untuk mengutip pada media tersebut.

“Itu penjelasan nya, dikutip saja secara utuh ya,” ujarnya singkat.

Direktur RSUZA menjelaskan surat benar, tidak ada masalah dengan surat itu, intinya sejak maret, April dan Mei kunjungan pasien ke RSUDZA turun drastis, makanya jasa medis dan paramedis yang di dapat dari RSUDZA sesuai dengan “JASA” yang didapat atas dasar jasa/pelayanan yang diberikan pada pasien yang berobat ke RSUDZA, jelasnya kepada Aceh Pos, Kamis (21 Mei 2020).

“Kalau medis dan paramedis tidak ada pasien/jumlah kunjungan berkurang maka ya pasti jasa pelayanan yang biasa didapatkan sejak puluhan tahun yang lalu, maka saat pandemic covid ini juga berubah/menurun”, ungkap Azharudin

Jika pasien sepi maka jasa medis juga sepi, tidak mungkin jasa medis RSUDZA dipotong, untuk apa dipotong, jadi ada yg gagal PAHAM, karena jasa medis tidak turun dari langit.

Untuk urusan jasa medis RSUZA dan RS besar lainnya di indonesia diatur dg sistem remunerasi, yang punya aturan ketat secara nasional, provinsi, juga SK direktur yg disetujui oleh pemilik RS, jadi tidak ada aturan suka-suka.

“Dan beliau mengharap jangan ada yang sesat berpikir apalagi kalau ada statement asal bunyi tanpa tau persoalan dan yang melatarbelakangi suatu kebijakan dan kondisi tertentu di suatu institusi dalam hal ini RSUZA,” tutup Azharuddin. (Tim Realitas)