Kemenkumham RI Yasonna Bakal Lepaskan 35.000 Napi Termasuk Sejumlah Lapas Di Aceh 1.362 0rang

oleh -317.759 views

Jakarta I Realitas – Kemenkumham RI Yasonna Bakal Lepaskan 35.000 Napi, Termasuk Sejumlah Lapas Di Aceh 1.362 0rang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui telah melepaskan 5.556 Narapidana guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dasar hukum pelepasan tersebut adalah Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

“Ini exercise kami per hari ini (kemarin) pukul 11.00 WIB, sistem ASDP kami melaporkan sudah kami keluarkan 5.556 warga binaan kita dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020,” ujar Yasonna, emlalui teleconference bersama Komisi III DPR, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (01/04/2020).

Kebijakan ini disebut Yasonna sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Kemenkumham akan semakin banyak melepas narapidana hingga total 35.000 orang, ujarnya.

“Dengan Permenkum HAM 10/2020, kami perhitungkan kami bisa mengeluarkan di angka minimal 30 ribu, dan dari beberapa exercise, kami bisa mencapai lebih 35 ribu minimal (napi yang dilepas),” kata Yasonna Laoly.

Kami sudah menyatakan ini adalah pelepasan by law. Kami meminta Kalapas, Karutan, karena ada beberapa rutan untuk memantau. Di samping itu, kami sudah laporkan ke Presiden, dan sudah disetujui mengeluarkan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Namun ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa dilepaskan karena terganjal aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

BACA JUGA :  Menteri Trenggono Instruksikan Percepatan, Tim KNMP Kebut Penyelesaian DED 100 Titik

Yasonna akan mengajukan revisi PP tersebut dalam ratas bersama Presiden Jokowi.

Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan narapidana kasus narkotika dan pidana khusus, termasuk korupsi, untuk mendapatkan kebijakan ini.

Tentu ini tidak cukup. Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini.

Pertama, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan kami berikan asimilasi di rumah.

Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari.

Napi korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang.

Napi tipidsus dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani 2/3 masa pidana 1.457 orang. Dan napi asing ada 53 orang, ujar Yasonna.

Sementara dari Provinsi Aceh menurut Kadivpas Kemenkumham Aceh H Teuku Meurah Budiman SH MH, ikut juga dilepaskan sebanyak 1.362 orang Narapidana.

Seperti yang diberitakan media ini Rabu (2/4/2020).

Kadivpas Kemenkumham Aceh Teuku Meurah Budiman 1.362 Narapidana di Aceh Dibebaskan.

Sebanyak 1.362 Narapidana dan anak pemasyarakatan yang menjalani hukuman di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan yang tersebar di 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dibebaskan.

BACA JUGA :  Kampung Nelayan Merah Putih Bukan Program Bedah Rumah, Pemerintah Bangun Fasilitas Perikanan Sesuai Kebutuhan Desa

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM Aceh H Meurah Budiman, SH, MH kepada Wartawan di Banda Aceh, Rabu, (01/04/2020) menyebutkan pembebasan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sedang marak.

Narapidana yang dibebaskan tersebut adalah mereka mendapat asimilasi, ujar Ampon Meurah.

Lebih lanjut Ampon Meurah menjelaskan pelaksanaan pemberian asimilasi ini sejak 31 Maret hingga 7 April 2020, ujarnya.

Ditambahkan juga Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana untuk membaurkan mereka dengan masyarakat.

Pembebasan ini diberikan agar para narapidana tersebut bisa menjalani asimilasi di rumah, ujarnya.

Ampon Meurah mengatakan asimilasi diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani dua per tiga masa pidana paling lambat 31 Desember 2020.

Sedangkan asimilasi untuk anak didik pemasyarakatan diberikan kepada mereka yang sudah menjalani setengah masa pidana,” kata Ampon Meurah

Ampon Meurah menyebutkan narapidana terbanyak yang mendapat asimilasi berasal dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lhokseumawe sebanyak 170 orang dari 589 Warga binaan.

Sedangkan di Lapas Kelas IIB Langsa 30 wargabinaan pemasyarakatan (WBP).

Dapatkan progam Asimilasi dan, Integrasi dalam Rangka pencegahan penaggulanan penyebaran Covid-19.

Lapas Kelas IIB Langsa

 

Lapas Kelas IIB Idi, Kabupaten Aceh Timur, dengan Narapidana yang mendapat Asimilasi sebanyak 140 orang dari 473 warga binaan, kata Ampon Meurah.

“Sedangkan jumlah warga binaan di Aceh mencapai 8.629 orang yang tersebar di 18 lapas, delapan rutan, tutup ampon Meurah. (H A Muthallib)