KPK Tunggu Kedatangan Zulkifli Hasan Hari Ini setelah Mangkir 2 Kali

oleh -20.489 views

IDUL FITRI

JAKARTA I Realitas – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan untuk ketiga kalinya hari ini, Jumat (14/2/2020). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antikorupsi ini masih menunggu kehadiran pria yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Umum PAN periode 2020-2025 tersebut. Dia yakin Zulkifli akan datang karena pemanggilan hari ini atas permintaan yang bersangkutan.

“Betul kami berencana memanggilnya lagi, kami masih menunggu konfirmasinya untuk hadir. Kami yakin beliau akan kooperatif hadir,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, jumat (14/2/2020).

Ali mengatakan pada pemanggilan kedua, Kamis 6 Februari 2020, Zulkifli tidak hadir dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggal. Saat itu, Zulkifli meminta untuk dijadwalkan pemeriksaan ulang melalui sebuah surat.

Dia pun menyebut KPK tidak segan memanggil paksa jika Zulkifli kembali tidak hadir besok. Meski berstatus sebagai Wakil Ketua MPR, Zulkifli tetap memiliki status sama di mata hukum dengan warga negara yang lain.

“Sesuai hukum acara akan ada upaya-upaya lain kalau beliau tidak kunjung hadir,” ucapnya.

Zulkifli juga mangkir dari panggilan pertama penyidik KPK pada Kamis, (16/1/2020). Ketika itu dia tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan surat pemanggilan tidak dia terima.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yang terdiri atas korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi (SUD). Korporasi tersebut diduga mengajukan permintaan kepada mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Perusahaan itu diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki PT Darmex Argo.

Nama Zulkifli Hasan disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka itu. Pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan yang masih menjabat Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.(IN/Red)