64319 KALI DIBACA

Pengacara Pilpres Jokowi-Makruf Andi Syafrani Dampingi LIRA Agara Saat Lapor Ke LPSK RI Jakarta

Pengacara Pilpres Jokowi-Makruf Andi Syafrani Dampingi LIRA Agara Saat Lapor Ke LPSK RI Jakarta
example banner

Kutacane I Realitas РPengacara Pilpres Jokowi-Makruf Andi Syafrani Dampingi LIRA Agara Saat Lapor Ke LPSK RI Jakarta, Bupati DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara M.Saleh Selian melakukan permohonan untuk perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) RI diduga ada upaya kriminalisasi oleh Sekdakab Agara dan Kejari Kutacane sehingga menempuh perlindungan hukum.

Bentuk dugaan kriminalisasi ini muncul dari viralnya kasus dugaan monografi desa tahun 2016 – 2017 yang menggunakan dana desa sebesar Rp.7 Miliar yang tersebar di 14 Kecamatan di Agara yang telah dilaporkan oleh LIRA secara resmi pada tanggal 10 April 2017 lalu, kepada Kejari Kutacane tidak kunjung selesai, diduga kuat masih misteri kata M. Saleh Selian kepada media realitas via HP pada Rabu (16/10/2019).

M.Saleh Selian menuturkan, bahwa adanya upaya dugaan kriminalisasi atau dicari – cari kesalahan terhadap status dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Mhd. Ridwan selaku Sekda Aceh Tenggara dan Fithrah, SH selaku Kejari Kutacane. “Terjadinya kriminalisasi itu terhadap saya diduga disebabkan karena pegiat anti korupsi di Agara, sehingga seolah olah ASN haram melaporkan dugaan tindak pidana korupsi serta haram melakukan kemerdekaan mengemukakan oendapat didepan umum.

Saleh merasa kriminalisasi itu sudah mulai muncul semenjak baleho yang dipasang di papan reklame pemda Agara pada hari Kamis Sore 18 April 2019 lalu, namun pada malam harinya baleho tersebut hilang dicuri oleh orang tak dikenal (OTK), padahal baleho tersebut berisikan “lawan korupsi dan tuntaskan kasus dugaan monografi desa serta evaluasi kinerja Kejari Kutacane”, lokasi pemasangan baleho itu berjarak 150 meter dari Mapolres Agara dan sudah melalui presedur yaitu membayar pajak serta surat pemberitahuan kepada kapolres Agara pada saat itu AKBP. Hardeny.

Padahal sebagai dasar hukum tertuang didalam UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU RI nomor 31 tahun 1999 pasal 41 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum serta PP RI nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bahwa tidak ada batasan kepada siapapun bergerak mencari Informasi atau melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi ” Ujar Saleh Selian.

Upaya kriminalisasi terhadap status ASN saya munculnya surat sekdakab Agara nomor 060/784/2019 tanggal 30 september 2019 kepada Kepala Dinas Perkimtan Agara selaku Pimpinan Saleh Selian, isi surat tersebut agar dilakukan tindakan hukum kepada M.Saleh Selian, hal itu membuat saya merasa heran kenapa Sekdakab Agara sangat tendensius kepada saya.

Atas dugaan kriminalisasi oleh Sekdakab dan Kejari Kutacane, sebelumnya saya telah meminta petunjuk kepada mantan wakil ketua LPSK RI. Lili Pintauli Siregar juga pimpinan KPK terpilih yang akan dilantik Presiden RI pada Desember mendatang, maka Ibu Lili mengarahkan agar segera meminta perlindungan hukum kepada LPSK RI.

Terkait hal tersebut, maka Saleh Selian secara resmi meminta perlindungan hukum kepada LPSK RI didampingi Andi Syafrani pengacara sengketa pilpres Jokowi – Makruf bernomor surat 35/LIRA- AGARA/PH/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 serta surat ditembuskan kepada KPK RI dan Jaksa Agung tandas Saleh. (Sumardi/Yudi)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS