9419 KALI DIBACA

Seokarwo Penuhi Panggilan KPK

Seokarwo Penuhi Panggilan KPK
example banner

JAKARTA, I Realitas – ‎ Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini.

Pria yang karib disapa Pakde Karwo ini datang memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

Pakde Karwo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang yang didominasi warna biru. Dalam kesempatan itu, Karwo mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan untuk kasus suap di Tulungagung.

“Saksi untuk Tulungagung. Ndak ada. Ndak ada berkas yang disiapkan,” singkat Karwo di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Sebelumnya, Soekarwo dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 21 Agustus 2019. Namun, Karwo tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Karwo baru memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini.

Sedianya, dia akan digali keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Namun, belum diketahui terkait materi apa Soekarwo akan ditelisik oleh penyidik KPK.

KPK sendiri telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Trb/Red/Ema)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS