69419 KALI DIBACA

YARA Desak Kejati Ambil Alih Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya

YARA Desak Kejati Ambil Alih Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya
example banner

Blangpidie, Realitas -Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk ikut campur tangan dan mengambil alih penanganan kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) DPRK Abdya yang diduga fiktif. Pasalnya, YARA menilai pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya terkesan lamban dalam penanganan kasus dugaan yang menyeret sejumlah anggota dewan tersebut.

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH dalam siaran pers yang diterima wartawan Jumat (5/7) menilai, penanganan kasus tersebut masih sangat lamban dan baru masuk dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya, semua yang terlibat wajib diproses secara hukum dan Kejaksaan harus memberi kepastian hukum serta transparan dalam menangani perkara itu.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh yang mendapatkan kejanggalan pada perjalanan dinas anggota DPRK Abdya sebesar Rp.1,3 miliar sudah jelas ada yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai nantinya masyarakat berpandangan miring terhadap kinerja Kejari Abdya. Apalagi kasus ini menarik perhatian publik

“Maka dari itu kami meminta Kejari Abdya harus bisa menangani kasus ini secara tepat dan cepat. Jangan diperlama lagi atau kasus ini dialihkan saja ke Kejati Aceh saja,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta semua elemen masyarakat untuk tetap mengawasi kasus dugaan SPPD fiktif anggota DPRK Abdya, supaya tidak ada ruang atau kompromi bagi pelaku yang terlibat kasus dimaksud.

Temuan perjalanan dinas itu diketahui pasca auditor BPK melakukan kroscek sejumlah tiket pesawat para anggota DPRK Abdya. Hasilnya auditor menemukan perbedaan antara tiket dan boarding pass (tanda/izin masuk dalam pesawat). Pada tiket itu tertera nama anggota DPRK yang bersangkutan, sedangkan pada boarding pass yang diserahkan ke bendahara, setelah diteliti oleh tim auditor menggunakan barcode, yang muncul justru nama orang lain.

Dengan perbedaan nama di boarding pass dan tiket pesawat itu, maka auditor menganggap perjalanan dinas anggota DPRK Abdya tersebut tidak ada alias fiktif, sehingga uang yang sudah diambil harus dikembalikan.

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, para anggota dewan yang dikabarkan harus mengembalikan uang perjalanan dinas itu, sudah mulai membayar temuan tersebut, bahkan ada yang sudah melunasinya. Kabarnya, penyidik saat ini sedang membidik para anggota DPRK yang masuk dalam list tersebut. Bahkan sudah ada anggota dewan dan pegawai sekretariat DPRK Abdya mulai dipanggil. Tidak hanya itu, beberapa pejabat penting lainnya juga sudah dipanggil guna menguatkan dugaan kasus tersebut.

Sementara itu, Kasie Intel Kejari Abdya, Radiman, SH saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait kasus dimaksud memilih enggan untuk memberikan keterangan dan berkomentar. “Kalau untuk itu, saya no comen dulu ya. Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya saja,” ujarnya singkat. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS