28219 KALI DIBACA

Tangkap Kapal Buronan INTERNASIONAL MV NIKA, Menteri Susi: Saatnya Penanganan IUUFasilitasi Lintas Negara

Tangkap Kapal Buronan INTERNASIONAL MV NIKA, Menteri Susi: Saatnya Penanganan IUUFasilitasi Lintas Negara
example banner

Batam I Realitas –  Menteri Perikanan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat langsung melakukan pengiriman kapal internasional MV NIKA di Batam, Senin (15/7) MV NIKA merupakan kapal jumbo yang melarang penangkapan ikan ilegal 750 GT yang berhasil diambil oleh Satuan Tugas (Satgas) 115 pada Jumat (12/7).

MV NIKA telah menjadi buruan INTERPOL sejak bulan Juni 2019. INTERPOL menyetujui, MV NIKA dimiliki oleh pemilik yang sama dengan kapal FV STS-50 yang telah berhasil ditangkap oleh Indonesia pada tahun 2018.

Proses penangkapan MV NIKA bermula saat Satgas 115 mendapatkan informasi dari INTERPOL bahwa kapal akan menuju Port Wei Hai, Tiongkok, dan diprediksi akan melewati ZEE Indonesia. Atas dasar dugaan ditolak, Pemerintah Panama selaku Negara Bendera (Negara Bendera) MV NIKA telah meminta izin kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan (henrik) pada saat MV NIKA melewati ZEE Indonesia.

Selanjutnya, Kapal Pengawas (KP) ORCA 3 dan 2 melakukan henrik terhadap MV NIKA di ZEE Indonesia di Selat Malaka pada Jumat (12/7). Setelah dilaksanakan henrik, MV MVNIKA diakui berbendara Panama. Kapal ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari 18 ABK asal Rusia dan 10 ABK asal Indonesia.

Berdasarkan laporan awal dari INTERPOL yang diterima oleh Satgas 115, MV NIKA menyetujui melakukan empatik. Pertama, memalsukan sertifikat registrasi di Panama yang menyatakan dirinya adalah Kapal Kargo Umum sementara MV NIKA sedang melakukan penangkatan dan / atau pengangkutan ikan. Kedua, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan / atau pengiriman ulang di zona 48,3 B yaitu di dalam wilayah Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan dan Pulau Falklands (Islas Malvinas). Ketiga, menggunakan data AIS milik kapal lain yang bernama “JEWEL OF NIPPON” untuk mengaburkan identitas asli MV NIKA kompilasi wilayah administrasi Konvensi Konservasi Sumberdaya Kehidupan Laut Antartika (CCAMLR) untuk menghubungkan ikan. Keempat, MV NIKA dimiliki oleh pemilik yang sama dengan pemilik FV STS-50 yaitu Marine Fisheries Co.

Berdasarkan penelusuran oleh Satgas 115 dengan bantuan oleh INTERPOL, MV NIKA telah memutihkan AIS sejak sebelum memulai ZEE Indonesia, yaitu memulai sejak Sabtu (6/7). Selain itu, MV NIKA tidak mengibarkan bendera Panama atau Indonesia pada saat diberikan wilayah Indonesia.

“Kemudian, berdasarkan pemeriksaan atas kapal tersebut di Selat Malaka, MV NIKA ditemukan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka, sehingga diperlukan untuk melakukan yang kuat dalam melanggar UU Perikanan Indonesia. Penyelidikan atas MV NIKA akan dilakukan oleh otoritas Indonesia atas dugaan menyetujui UU Perikanan tersebut, ”ujar Menteri Susi.

Mengajukan dugaan terkonfirmasi tentang kapal NIKA mengirim kapal mendukung kapal perikanan. Pertama, umpan ditemukan di dalam palka kapal. Kedua, Ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) di atas kapal NIKA. Ketiga, pemerintah Panama melalui surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa kapal NIKA terdaftar sebagai kapal kargo umum sehingga tidak berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan perikanan atau pengangkutan ikan.

Dalam pemeriksaan MV NIKA, Indonesia memprakarsai pembentukan Tim Dukungan Investigasi Multinasional (MIST) yang terdiri atas beberapa negara dan organisasi internasional terkait yaitu Indonesia, Panama, INTERPOL, CCAMLR, Australia, dan Amerika Serikat yang akan hadir sebagai pengamat. MIST akan mendukung otoritas Indonesia dalam melalukan pemeriksaan MV NIKA di Batam, sesuai dengan keahlian negara dan organisasi terkait internasional.

“Ini adalah kali pertama Indonesia mengumpulkan dan menyusun MIST untuk dipertimbangkan yang ditindaklanjuti yang dapat kami golongkan sebagai kejahatan terorganisir yang melibatkan lintas nasional (kejahatan transnasional terorganisir perikanan),” ¬ ujar Menteri Susi.

“Belajar dari kasus ini, saya mewakili pemerintah Indonesia meminta negara bendera (bendera negara) atau bendera kenyamanan untuk melakukan tindakan konkrit dalam menghukum para nelayan ilegal yang telah menggunakan bendera negara Bendera sebagai wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan perikanan yang ilegal,” tambahnya.

Menteri Susi menambahkan, sudah ada yang mengadakan kerjasama menangani kasus dalam bentuk MIST pada kasus STS 50 dan NIKA yang dibuat model adhoc ini membuat model di berbagai negara di dunia untuk mengatasi kejahatan transnasional terorganisir dalam industri perikanan dengan kepemimpinan INTERPOL.

Saya meminta kepada negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap kejahatan lintas negara terorganisir, telah meminta izin pertanggungjawaban kejahatan korporasi / pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan seperti kasus Viking, STS 50 dan NIKA.

“Jika pertanggungjawaban hukum korporasi tidak diterapkan, selama itu pula kelompok-kelompok nelayan ilegal ini tidak akan pernah jera,” tegas Menteri Susi.

Menurutnya, telah berperan sebagai INTERPOL didukung dengan memiliki dana yang lebih besar untuk mendukung jaringan dengan negara-anggota yang gigih memberantas keselamatan perikanan lintas negara ini, yang mengutamakan kualitas informasi, sebagai penyelidikan dan pengembangan kapasitas.

Tak lupa, Menteri Susi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah berhasil mempertahankan kedaulatan laut Indonesia untuk masa depan bangsa.

“Saya ucapkan terima kasih kepada tim Satgas 115, pimpinan dan jajaran Ditjen PSDKP, bergabung dengan kapal pengawas Orca 3 dan Orca 2, dan TNI AL serta INTERPOL, ahli dan petugas penegak hukum dari berbagai negara. Selamat bekerja dalam menegakan hukum dan keadilan, “tandasnya. (Red/Nrl)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS