31019 KALI DIBACA

Panlih Harus Transparan Dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi

Panlih Harus Transparan Dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi
example banner

BEKASI I Realitas – Pakar hukum & politik, Arie Chandra, S.H mengingatkan siapapun yang nantinya mengisi kursi wakil Bupati Bekasi untuk mendampingi H. Eka Supria Atmaja harus mau bekerja keras untuk Kabupaten Bekasi.

“Siap untuk all out tidak memikirkan lain-lain dan fokus konsentrasi menerjemahkan policy Bupati Bekasi yang bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat,” kata Ketua Umum Watch Relation of Corruption (WRC) Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia usai seleksi calon pimpinan KPK di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Saran untuk tidak memikirkan hal lain-lain cukup beralasan karena sebagian besar bakal calon Wakil Bupati Bekasi itu cara berpikirnya ngeres. Mereka menganggap jabatan yang menjanjikan bukan hanya Wakil Bupati, tapi bahkan bisa menjadi Bupati.

Diketahui, sebelum ditetapkan sebagai Bupati Bekasi secara definitif, H. Eka Supria Atmaja sempat menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/11/2018) sore. Eka diperiksa dalam kapasitas saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Pemeriksaan Eka sebagai saksi kasus suap pasangan politiknya, Neneng Hasanah Yasin seharusnya tidak menjadi konsumsi politik, apalagi menganggap jabatan Wakil Bupati sebagai pengantar menuju kursi Bupati Bekasi selanjutnya,” tutur Arie.

Begitupun, mekanisme seleksi calon wakil Bupati Bekasi yang dilakukan Partai Golkar harus transparan dan mendengarkan masukan masyarakat. “Bila perlu seleksi melibatkan unsur independen sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat dan nantinya ke 14 bakal calon Wakil Bupati Bekasi tidak merasa dipermainkan Partai Golkar,” sarannya.

Arie menanggapi permasalahan hukum dan politik di Kabupaten Bekasi cukup serius karena rawan permainan politik uang.

“Kemungkinan adanya permainan politik uang sangat rentan, mulai proses seleksi di internal partai pengusung hingga tingkat paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi,” paparnya.

Dan bila itu terbukti, maka proses penjaringan calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022 akan sia-sia karena hasilnya bermasalah dan dibatalkan demi hukum dan keadilan.

Terpisah, ketua Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) Ergat Bustomy meminta Perangkat Kerja Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati DPRD Kabupaten Bekasi transparan dalam melaksanakan mekanisme pemilihan Wakil Bupati dengan sisa jabatan 2017-2022.

“DPRD Kabupaten Bekasi harus transparan menjalankan tahapan demi tahapan dalam melaksanakan Paripurna guna memilih Wakil Bupati Bekasi, karena sampai saat ini, DPRD Kabupaten Bekasi terkesan tertutup dalam menjalankan Tata Tertib (Tatib) Paripurna memilih Wakil Bupati sisa masa jabatan Tahun 2017-2022,” terangnya.

Untuk itu, Kompi meminta kepada Perangkat Kerja Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kabupaten Bekasi yang sudah ditetapkan dapat bekerjasama secara aktif dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bekasi. (Suwandi/Nrl)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS