79819 KALI DIBACA

Kasus PDTH Di Pemko Langsa,Terkesan Enggan di Tanggapi Pejabat Berwenang

Kasus PDTH Di Pemko Langsa,Terkesan Enggan di Tanggapi Pejabat Berwenang
example banner

Langsa I Realitas –  Proses pelaksanaan PDTH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemko Langsa,  sebagaimana yang tertuang didalam, SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Bernomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018  Nomor 153 / KEP/ 2018. Yang telah di sebar luaskan sejak tahun 2018 yang lalu.  terkesan tak di tanggapi oleh pejabat yang berwenang di Daerah itu.)
Bahkan baik pejabat eselon II seperti Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) Samino SH, ketika dikonfirmasi Media Realitas terkesan enggan memberikan jawaban yang riil seputar persoaan tersebut.
“Kita telah menerima surat yang mengenai proses PDTH itu. Adapun pendataan yang telah kita lakukan, terhadap para PNS kita. Diseluruh kantor dan Dinas dijajaran Pemko Langsa. Hasilnya sejauh ini nihil”, demikian dikatakan oleh orang nomor 1 di BKPSDM kepada Media Realitas saat melaksanakan proses pelantikan Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) dilingkungan Pemerintah Kota Langsa,Selasa (17/6/2019) yang lalu.
Sementara itu Kabag Hukum Pemko Langsa, Yang dijabat oleh Ibu Dewi Nursanti SH MH, yang dikonfirmasi Media Realitas, seputar penjelasan tentang isian SKB tersebut via hp Whats app. Mengatakan, Isian  SKB 3 menteri tersebut salah satunya adalah penjatuhan sanksi PTDH untuk PNS oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan PYB (Pejabat Yang Berwenang) yang telah di jatuhi hukum yang inkrach karena melakukan TP (Tindak Pidana) jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan.
Namun ketika wartawan Media Realitas, kembali mengajukan pertanyaanan sejaumana perkembangan kasus mantan Kepala BKPP ditahun 2012 yang lalu. Dewi Nursanti, hanya menjawab via Whats app sebagai berikut. “Mungkin yang tepat jawab bukan saya. Karena saya tidak berwenang….coba berkoordinasi dulu dengan bagian humas”. Jelas Kepala Bagian Hukum Pemeritahan Kota Langsa,kepada wartawan Media Realitas di Langsa.(EfendiMusa/Nrl)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS