34619 KALI DIBACA

Disdik soal Pungutan Rp 1,6 Juta di SMAN Kabanjahe: Sekolah Bebas Atur

Disdik soal Pungutan Rp 1,6 Juta di SMAN Kabanjahe: Sekolah Bebas Atur
example banner

Kabanjahe – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe H Syahri Ginting memberikan penjelasan soal pungutan Rp 1,6 juta terhadap siswa baru di SMAN 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut. Pungutan biaya disebut merupakan kebijakan otonom pihak sekolah.

“Sekolah itu bebas mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi karena hal-hal kecil seperti itu, tidaklah melapor ke saya,” kata Ginting di sela panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang, Medan, Selasa (9/7/2019).

Ginting menyebut pungutan itu sudah direvisi. Jumlah pungutan sebelumnya Rp 1,6 juta, kini menjadi Rp 1,5 juta per siswa. Mereka yang dikenai pungutan merupakan siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Tapi Ginting memastikan meminta pihak sekolah tidak mengenakan biaya yang membebani masyarakat. “Jangan sampai memberatkan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengkritisi 28 komponen biaya yang tercantum dalam pungutan siswa SMAN 2 Kabanjahe tersebut.

“Dari seluruh item itu, ada empat yang kita pertanyakan, seperti uang transportasi dan motivasi kerja wakil kepala sekolah. Yang seperti ini kita lihat kurang logis,” kata Abyadi.

Ombudsman Panggil Disdik
Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memanggil pihak Dinas Pendidikan dan kepala sekolah terkait laporan pungutan Rp 1,6 juta bagi para murid baru di SMAN 2 Kabanjahe. Laporan pungutan itu disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Kami meminta dalam pertemuan nanti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe turut menghadirkan Kepala SMA Negeri 2 Kabanjahe,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan di Medan, Jumat (5/7/2019).

Pertemuan bakal digelar pada Selasa (9/7) di Medan. Abyadi menyebut pihaknya ingin meminta konfirmasi sejumlah hal terkait laporan tersebut.

Berdasarkan laporan yang sampai kepada Ombudsman, siswa baru di SMA Negeri 2 Kabanjahe dikutip Rp 1,6 juta. Dalam lembar ‘Program Sumbangan Pendidikan SMA Negeri 2 Kabanjahe Tahun Pelajaran 2019/2020’ yang diberikan kepada siswa baru itu tertulis, ada 28 komponen biaya untuk satu tahun. Secara keseluruhan berjumlah Rp 438.400.000.

Alokasinya antara lain untuk bantuan uang lelah bendahara sumbangan pendidikan sebesar Rp 4,8 juta. Kemudian bantuan biaya koran dan tamu kepala sekolah Rp 6 juta, hingga bantuan transportasi dan motivasi kerja untuk 4 wakil kepala sekolah yang totalnya Rp 24 juta.

Dari 343 calon siswa baru di SMAN 2 Kabanjahe, sumbangan itu disebut ditetapkan untuk 274 siswa yang tergolong mampu dengan kutipan masing-masing Rp 1,6 juta. Para orang tua siswa baru pun memprotes pungutan tersebut.

Menurut Abyadi, pungutan tersebut tidak dibenarkan. Ada serangkaian regulasi yang dilanggar, katanya, seperti PP No 48 Tahun 2008.

“Jadi sangat jelas ada beberapa aturan yang melarang pungutan di sekolah. Terlebih dalam pendaftaran peserta didik baru saat ini,” katanya. (deco)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS