20219 KALI DIBACA

BNN Tunggu Jokowi Buka Moratorium untuk Bangun Gedung Baru

BNN Tunggu Jokowi Buka Moratorium untuk Bangun Gedung Baru
example banner

Jakarta – Badan Nasional Narkotika (BNN) berencana membangun gedung baru untuk menunjang kerja dalam tugas memberantas narkoba. BNN menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pembelian lahan.

“Rencana kita akan menunggu persetujuan Bapak Presiden untuk membuka moratorium dan insyaallah kalau misalkan sudah jalan, tahun depan sudah mulai ada pembangunan-pembangunan gedung BNN di Jalan Abdul Muis,” ujar Kepala BNN Komjen Heru Winarko, di kantornya Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (12/6/2019).

Heru mengatakan gedung yang saat ini menjadi kantor BNN sudah tidak memadai untuk kegiatan institusinya. Diharapkan gedung baru dapat menampung seluruh anggota BNN.

“Ya sudah tidak memadai, tapi kita optimalkan terus. Ya diharapkan seperti itu (meng-cover seluruh anggota BNN),” kata Heru.

Menurut Heru, lahan yang saat ini ditempati gedung BNN merupakan milik Polri. Sambil menunggu persetujuan gedung baru untuk bangun, Heru akan memperpanjang masa pinjam lahan.

“Kita minta mengajukan, inikan masih lahannya Polri ya, kita minta 2 tahun. Nanti kalau sudah bangun diperpanjang lagi. Kalau sudah bangun kita pindah,” tuturnya.

Rencananya gedung yang lama akan diajukan menjadi pusat teknologi dan informasi BNN. Selain itu, ada rencana pula gedung lama BNN dijadikan bangunan Polres Metro Jakarta Timur.

“Nanti rencana sebelah akan jadi Polres Jakarta Timur. Tapi gedung ini akan kita akan ajukan ke Polri supaya jadi central IT di sini,” imbuh Heru.

Sebelumnya, Jokowi melanjutkan moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pembelian lahan. Pembangunan hanya diperbolehkan untuk sarana dan prasarana sektor pendidikan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Senin (29/2/2016) silam. “Presiden tetap memutuskan untuk moratorium, itu pembangunan gedung, itu sepenuhnya belum dapat disetujui. Bisa disetujui kecuali untuk pembangunan pendidikan, sedangkan yang lain-lain tidak diizinkan,” ujarnya.(deco)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS