86619 KALI DIBACA

Kasus Jetty ke Jaksa, Polres Abdya Periksa 23 Saksi Termasuk Pihak Dinas

Kasus Jetty ke Jaksa, Polres Abdya Periksa 23 Saksi Termasuk Pihak Dinas
example banner

Blangpidie | Realitas – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) telah melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jetty (pengaman mulut muara) Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, kabupaten setempat kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya, Rabu (26/12/2018).

Dalam pelimpahan tahap dua itu, Kasat Reskrim Polres Abdya, Iptu Zulfitriadi SH mewakili Kapolres menyerahkan berkas perkara pelimpahan berikut tersangka dengan inisial MN (48) warga Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh selaku rekanan dalam proyek tersebut.

Penerimaan berkas perkara itu lansung dipimpin Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH didampingi Kasi Intel Radiman SH merangkap Plh Kasi Pidsus dan Kasi Pidum Firmansyah Siregar SH dengan menggelar konfrensi pers diruang Kejari setempat.

Kasat Reskrim, Zulfitriadi mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jetty tersebut, penyidik telah memeriksa 23 saksi.

Dari sejumlah saksi tersebut, beberapa diantaranya merupakan pihak dinas yang dikala itu menjabat sebagai KPA, PPK, PPTK dan tim PHO.

“Kita akan terus melakukan pengembangan, saat ini sudah 23 saksi yang kita periksa.

Masalah tersangka berikutnya, masih kita dalami lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH menyatakan kalau kasus dugaan korupsi Jetty itu sudah memenuhi syarat formil maupun materil (P21) sehingga mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan menerima berkas perkara tersebut, Kajari Abdur segera memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuat dakwaan terhadap tersangka agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. 

“Paling lambat, sebelum tanggal 14 Januari 2019 sudah kita limpahkan berbarengan dengan dua kasus dugaan korupsi E-Learning dan Dana Desa Geulanggang Gajah,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan, dalam tahun ini semua kasus korupsi di Abdya sudah bisa dilimpahkan ke PN Tipikor Banda Aceh.

“Intinya kita sepakat menangani kasus ini, bahkan kita juga akan memberikan jalan kepada penyidik Polres untuk segera melakukan pengembangan agar tersangka berikutnya bisa segera ditahan,” ujarnya.

Hal itu juga diperkuat dengan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang menemukan kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp.468 juta lebih. 

Atas perbuatan melawan hukum itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undanga Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan 4-20 tahun penjara dan  denda antara Rp.200-Rp.1 miliar. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS