107819 KALI DIBACA

Terancam Penalti, 25 Desa Di Abdya Belum Pencairan Tahap II

Terancam Penalti, 25 Desa Di Abdya Belum Pencairan Tahap II
Foto: Plt Kepala DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi
example banner

Blangpidie | Realitas – Jelang berakhirnya anggaran tahun 2018 yang tinggal beberapa bulan lagi, sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini belum melakukan pencairan dana desa (DD) tahap dua.

Dengan waktu yang relatif singkat itu, sejumlah desa dimaksud terancam penalti dari pemerintah.

Dari 152 desa di Abdya, sekitar 127 desa yang sudah melakukan proses pencairan tahap III (tiga), sedangkan 25 desa lainnya belum mengajukan laporan pertanggung jawaban tahap satu untuk pengusulan anggaran tahap ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya.

Plt Kepala DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi, Rabu (10/10/2018) menyebutkan, 25 desa yang belum bisa melakukan pencairan dana desa tahap dua tersebut diantaranya, Desa Durian Rampak, Baharu, Palak Hilir, Rumah Panjang, Barat dan Cot Mancang Kecamatan Susoh.

Kecamatan Blangpidie meliputi Desa Panton Raya, Geulumpang Payong, Baharu, Alue Manggota dan Lamkuta.

Selanjutnya desa dalam Kecamatan Kuala Batee meliputi, Lhung Geulumpang, Alue Pisang, Geulanggang Gajah, Panton Cut, Lhok Gajah, Drien Beurumbang, dan Krueng Pantoy.

Di Kecamatan Babahrot hanya dua desa, yakni Samarinda dan Simpang Gadeng. Sedangkan, Kecamatan Tangan-Tangan juga hanya dua desa, Kuta Bak Drien dan Adan.

Untuk Kecamatan Lembah Sabil, ada dua desa yang juga belum melayangkan LPJ ke DPMP4, diantaranya, Ladang Tuha I dan Tokoh II.

Terakhir Kecamatan Setia, hanya Desa Rambong yang belum melakukan pencairan tahap II.

Sedangkan untuk dua kecamatan lain seperti Kecamatan Manggeng dan Jeumpa telah tuntas melakukan tahapan pencairan dana desa untuk tahap II dan sedang melakukan proses pencairan tahap III.

Dikatakan Yusan, harusnya dalam bulan Oktober ini sudah memasuki tahapan untuk pencairan dana desa tahap III.

Namun dikarenakan keterlambatan yang disertai kelalaian dari pihak desa membuat semua tahapan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Ada banyak penyebab keterlambatan ini, namun yang paling menonjol tidak adanya singkronisasi antara keuchik dengan aparaturnya.

Sehingga banyak melahirkan hambatan yang berakibat fatal terhadap realisasi pembangunan di desa,” ungkapnya.

Disamping itu, pihaknya juga berharap agar unsur kecamatan lebih berperan aktif dalam mendorong percepatan proses pencairan dana desa ini.

Apalagi waktu untuk melaksanakan sejumlah kegiatan baik fisik maupun non fisik seperti apa yang telah diprogramkan dalam setiap desa sudah sangat singkat. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS