47019 KALI DIBACA

Dalam Seminggu, 20 Desa Di Abdya Harus Tuntaskan Pencairan Tahap II

Dalam Seminggu, 20 Desa Di Abdya Harus Tuntaskan Pencairan Tahap II
Foto: Realitas/Syahrizal Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT mengundang sejumlah aparatur desa yang belum melakukan proses pencairan dana desa tahap dua di Ruang Meuligo Bupati Abdya, Desa Lhueng Tarok, Blangpidie, Jumat (12/10/2018)
example banner

Blangpidie | Realitas – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar MT memberikan batas waktu satu minggu kepada 20 desa yang belum melakukan pencairan dana desa (DD) tahap II (dua) untuk segera mengejar ketertinggalan dari 132 desa lainnya agar tidak terancam penalti.

Pasalnya, sejumlah desa tersebut dinyatakan belum mengajukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap I (satu) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) setempat. Sehingga, Badan Keuangan Kabupaten belum bisa melakukan proses pencairan.

Hal itu disampaikan Wabup Muslizar dalam pertemuan internal dengan 20 Kepala Desa (Keuchik), aparatur terkait dan Pendamping Desa di Meuligo Bupati Abdya, Desa Lhueng Tarok, Kecamatan Blangpidie, Jumat (12/10/2018).

Bersama Wabup, juga turut mendampingi Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Amrizal SSos, Kepala DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi, Kepala Inspektorat Abdya, Jailani dan perwakilan Kepala Badan Keuangan Kabupaten setempat.

Setelah mendengar keluhan dari masing-masing desa terkait lambannya proses pencairan tahap dua itu, Wabup Muslizar menyatakan, tidak ada persoalan yang terlalu signifikan.

Semua kendala itu bisa diselesaikan tingkat desa.

Meskipun begitu, keuchik selaku pemegang mandat harus mengambil kebijakan serius agar realisasi dana desa segera terselesaikan dalam tahun ini.

“Waktu kita sudah sangat singkat. Untuk itu, kami meminta kepada 20 desa itu segera mengajukan LPJ tahap satu agar pencairan dana desa tahap dua segera diproses.

Begitu juga untuk tahap tiga nanti, tidak ada yang terlambat,” pintanya.

Disamping itu, Muslizar juga mengingatkan keuchik agar tidak lalai dalam mengurus administrasi LPJ dana desa.

Jangan gara-gara satu orang saja, semua proses realisasi pencairan terhambat.

“Kalau ada yang tidak mau tanda tangan LPJ, silahkan minta alasan yang jelas dan akurat secara tertulis.

Kalau seandainya juga tidak mau, maka keuchik bisa membuat pertimbangan lain dan melakukan konsultasi dengan kecamatan agar kelengkapan berkas LPJ tidak terhambat,” ungkapnya.

Selain itu, Wabup juga mengintruksikan kepada tim auditor dari Inspektorat Abdya agar mengaudit desa-desa yang belum melunasi pajak pada realisasi dana desa tahun 2017 lalu.

“Meski masih bersifat audit internal, namun jika tidak diindahkan, jangan salahkan kami kalau pengguna anggaran di desa bermasalah dengan hukum,” demikian pungkasnya.

Usai pertemuan itu, Kepala DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi menyebutkan 20 desa yang belum menyerahkan LPJ tahap satu untuk proses pencairan tahap dua.

Desa tersebut diantaranya, Ladang Tuha I dan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil.

Desa Kuta Bak Drien dan Adan, Kecamatan Tangan-Tangan. Desa Rambong, Kercamatan Setia. Desa Geulumpang Payong, Baharu, Alue Manggota dan Lamkuta, Kecamatan Blangpidie. Desa Durian Rampak, Baharu, Padang Hilir, Barat dan Cot Mancang, Kecamatan Susoh.

Desa Lhung Geulumpang, Geulanggang Gajah, Panto Cut, Krueng Panto dan Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee dan terakhir Desa Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot.

“Kalau untuk desa lainnya, ada yang sedang melakukan proses pengajuan tahap tiga.

Untuk tahap tiga nanti, dibawah tanggal 15 Desember 2018, berkas LPJ tahap dua sudah masuk semuanya agar tidak terkena penalti,” demikian tuturnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS