74419 KALI DIBACA

Masalah Pertanahan Di Abdya Rentan Terjadi Konflik

Masalah Pertanahan Di Abdya Rentan Terjadi Konflik
Foto: Realitas/Syahrizal Acara sosialisasi Persoalan Pertanahan di Aula Masjid, Komplek Perkantoran Abdya, Selasa (25/9/2018)
example banner

Blangpidie | Realitas – Masalah pertanahan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sangat rentan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal.

Karenanya, dibutuhkan kemampuan yang baik dari aparatur untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Thamren saat membuka Kegiatan Sosialisasi Persoalan Pertanahan yang berlangsung di Aula Masjid Kompleks Perkantoran setempat, Selasa (25/9/2018).

Kasus-kasus pertanahan yang umum terjadi, lanjut Sekda Thamren, seperti sertifikasi, sengketa batas serta sengketa waris.

Menyikapi persoalan konflik tersebut, pemerintah terus berupaya mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman aparatur, khususnya bagi aparatur yang menangani masalah ini.

Mulai dari pengkajian sampai prosedur penyelesaian, berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Kegiatan ini sendiri juga bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan pemahaman sumber daya aparatur dalam mengkaji hal yang mendasari terjadinya sengketa tanah, prosedur penyelesaiannya dan sistem hukum yang secara operasional berlaku, khususnya untuk pegawai yang menangani masalah ini dalam menyikapi permasalahan pertanahan atau sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi di sekitar wilayahnya.

“Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu kita dalam menanggapi aduan-aduan dari masyarakat mengenai masalah pertanahan seperti, pembuatan surat kepemilikan tanah, sengketa waris, sengketa batas, dapat meminimalisir terjadinya konflik-konflik pertanahan di sekitar kita, serta dapat mencarikan solusi terhadap permasalahan pertanahan sesuai aturan yang berlaku,” katanya dihadapan sejumlah pejabat Dinas Pertanahan Provinsi Aceh serta sejumlah kepala SKPK di Abdya.

Pada kesempatan itu, Sekda Thamren juga menceritakan tentang permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi (PT CA) seluas 7.516 hektare yang telah ditelantarkan selama puluhan tahun. Persoalan lahan sawit ini ibarat sebuah drama yang tidak ada akhir episodenya sehingga menjadi tontonan yang tidak menarik bagi masyarakat.

Keberadaan PT. CA yang seharusnya menjadi mitra masyarakat perkebunan di sekitarnya, justru dianggap tidak berkontribusi banyak bagi daerah dan bahkan berdampak negatif bagi masyarakat.

“Persoalan ini tidak hanya diselesaikan di Abdya saja, bahkan kami telah melanglang buana sampai ke Jakarta untuk bertemu Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR dan BPN-RI) dengan mengeluarkan dana tidak sedikit, dan juga telah menyerahkan bukti berupa foto dan video lahan tak terurus tersebut,” paparnya lagi.

Dia menekankan bahwa persolan lahan ini telah berdampak luas terhadap masyarakat sehingga menimbulkan konflik dan sengketa lahan.

Tentunya semua kalangan tidak berharap persoalan ini berlarut-larut yang tidak ada penyelesaiannya, sehingga menjadi opini yang tidak sehat di kalangan masyarakat dan pastinya juga sangat merugikan seluruh masyarakat.

“Oleh karena itu kami selaku Pemerintah Kabupaten telah berupaya maksimal agar persoalan lahan PT. CA ini dapat diselesaikan,” pungkasnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS