30419 KALI DIBACA

Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal Yang Mengkhawatirkan

Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal Yang Mengkhawatirkan
example banner

Jakarta I Realitas – Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal Yang Mengkhawatirkan

Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang berstatus tersangka suap,mereka ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. 

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, uang suap dialirkan ke DPRD agar penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD-P Tahun Anggaran 2015 disetujui,sebanyak 22 orang yang ditetapkan tersangka diduga menerima fee berkisar antara Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton,”Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan barang elektronik (terkait dugaan tersebut),” ujar Basaria, Senin (3/9/2018).

Pasalnya, selain anggota DPRD sebagai pihak legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif ikut terlibat,”Pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif, misalnya atau untuk mengamankan kepentingan eksekutif justru membuka peluang adanya persengkongkolan para pihak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Basaria.

Ia menambahkan situasi ini membuat peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi tidak berjalan maksimal,peristiwa ini juga membuat khawatr Wali Kota Malang terpilih, Sutiaji,Sutiaji yang kini menjabat sebagai Plt Wali Kota Malang menyampaikan kegelisahannya itu kepada penyidik KPK di sela pemeriksaan dirinya di Aula Bhayangkari Mapolres Kota Malang, Jumat (31/8/2018) lalu.

“Saya menyinggung gini di luar pemeriksaan, ini nanti gimana kalau sudah enggak ada DPRD-nya,ke depan ini dilantik, terus saya nyambut gaene model koyok opo (saya kerjanya kayak apa),APBD-nya 2018, berarti banyak hal yang perlu kami pikirkan,” kata Sutiaji usai pemeriksaan.

Payung hukum Menyikapi situasi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menggunakan diskresi untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di Kota Malang.

Menurut Tjahjo, akibat banyak anggota DPRD Kota Malang yang ditahan, maka rapat-rapat paripurna di lembaga perwakilan itu bersama pemerintah kota tak bisa terlaksana. Sebab, rapat paripurna tak memenuhi kuorum,”Jadi, untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, akan ada diskresi Menteri dalam Negeri (Mendagri),” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2018).

Tjahjo juga menambahkan, kewenangan Menteri dalam Negeri (Mendagri) menggunakan diskresi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,Tjahjo akan menugaskan jajarannya dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk bertolak ke Malang,opsi lainnya adalah mengundang sekretaris DPRD dan sekretaris daerah Kota Malang ke Jakarta.

“Saya sudah perintahkan membuat payung hukum agar pemda berjalan,”ujarnya.

Potensi korupsi berjamaah Di sisi lain, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai peristiwa ini menandakan praktik korupsi di daerah semakin menjadi persoalan tersendiri,”terlebih di kasus Malang, korupsi melibatkan kepala daerah dan puluhan anggota DPRD,” kata Almas dalam pesan singkat, Senin.

Kasus ini menunjukkan tingginya potensi korupsi massal di daerah,ia juga melihat kasus ini cerminan kegagalan fungsi DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya pada konteks pembahasan APBD,ia berharap peristiwa semacam ini jadi catatan utama bagi seluruh pihak, khususnya pembuat kebijakan untuk menutup celah-celah korupsi dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif di daerah.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat praktik semacam ini seharusnya bisa dicegah jika kepala daerah konsisten menggunakan sistem elektronik dalam perencanaan hingga penganggaran keuangan daerah.

Selain itu, kepala daerah juga harus proaktif melaporkan setiap proses penganggaran, khususnya jika ada hambatan-hambatan dalam pengesahan RAPBD di DPRD.

Pahala menyatakan, KPK siap membantu memfasilitasi proses itu agar berjalan lancar,video Pilihan Suap APBD Malang, KPK Periksa Lima Anggota DPRD Sebab,jelas, anggota DPRD bisa menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan instrumen biaya ketuk palu yang dibebankan kepada kepala daerah apabila RAPBD itu ingin disahkan.

“Jadi, DPRD mengancam akan menahan APBD,jika kepala daerah tidak kuat, keluar yang namanya uang ketuk,” ujar Pahala,Senin,(kps/ade).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS