438419 KALI DIBACA

Proses Tender Proyek ULP Bireuen Diduga Menyimpang.

Proses Tender Proyek ULP Bireuen Diduga Menyimpang.
Caption : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen, Fadhullah ST M.S.M.
example banner

Bireun I Realitas – Proses pelelangan puluhan paket proyek pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen, diduga sarat penyimpangan.

Sistem online Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE), ditengarai penuh intrik dan manipulasi.

Supaya proyek-proyek APBK 2018 ini, dapat dimenangkan oleh kontraktor tertentu dari keluarga dekat Bupati, maupun kroni-kroninya.

Menurut sumber Media Realitas, Rabu (16/5/2018), sejumlah anak perusahaan PT CKA Grup (milik Bupati) dan Takabeya Perkasa Grup (milk adik kandung Bupati), diduga mendominasi data pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bireuen.

Meski itu anggaran publik, yang seharusnya dikelola sesuai aturan.

Namun, karena ambisi merebut “kue pembangunan” secara sistematis, untuk memonopoli pengelolaan dana proyek.

Maka, hampir seluruh tahapan pelelangan oleh ULP barang dan Jasa, diduga surat permainan oleh oknum Pokja, pada kantor bagian itu.

Sejumlah kalangan di Bireuen menuturkan, kini proses pelelangan sedang berlangsung, serta hampir memasuki tahap pengumuman.

Tapi, Pokja ULP tak pernah masuk kantor. Menurut sumber itu mengaku, tim Pokja mengerjakan proses pelelangan secara tersembunyi.

Selain untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak tertentu, juga diduga sudah dikondisikan oleh pemilik dua perusahaan yang disebut di atas, ujar sejumlah sumber kepada media ini.

“Proses pelelangan melalui LPSE Kabupaten Bireuen, hampir semuanya bermasalah.

Pihak Pokja ULP dan Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Setdakab, terlibat dalam permainan ini,” ujar sumber kontraktor peserta tender, kepada media ini ditempat terpisah selama sepekan terakhir.

Dia menandaskan, saat ini semua paket tender sedang proses verifikasi.

Selanjutnya segera diumumkan pemenang lelang proyek fisik dan non fisik, guna ditetapkan sebagai rekanan pelaksana, dengan dibiayai anggaran publik bernilai ratusan juta, hingga puluhan miliar dari setiap paket proyek yang dikerjakan tersebut.

“Pemkab Bireuen ini, sudah terjangkit penyakit dinasty keluarga bupati.

Jadi mereka sesuka hati, bisa mengobok-obok sistem pemerintahan, karena dapat mengintervensi pejabat secara terstruktur dan sistemik, ” tukas sumber yang enggan ditulis namanya, seraya meminta agar publik, melihat sendiri hasil akhir pelelangan di Kabupaten Bireuen yang didominasi oleh juara dari keluarga Bupati.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab, Fadhullah ST M.S.M yang pernah dikonfirmasi terkait masalah ini membantah tudingan itu.

Dia mengaku, diantara 40 paket pekerjaan sumbet dana DAK dan APBK 2018. Kini sudah diproses sesuai aturan.

Ditandaskannya, semua paket proyek dapat dilihat di website LPSE Kabupaten Bireuen.

Diantaranya, 37 paket pekerjaan fisik dan jasa konsultan, serta tiga paket proyek pengadaan.

Dia membantah tudingan praktik kecurangan, karena sistem online ini diawasi oleh LKPP.

“Akibat pengalihan dana Otsus ke Pemprov Aceh, tahun ini lelang relatif sepi.

Tahun lalu, rata-rata lebih 200 paket proyek yang kami lelang. Sementara sekarang baru 40 paket proyek yang masuk, untuk kami proses pelelangan,” ujar Fadhullah saat ditemui beberapa hari lalu. (M Reza)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS