Keluarga Bupati Intervensi Proyek RSU dr Fauziah

oleh -240.579 views
oleh

BIREUEN | Realitas -Pelaksanaan puluhan paket proyek pengadaan di RSU dr Fauziah Bireuen, diduga sarat intervensi dan dimonopoli oleh keluarga bupati. Persoalan itu, semakin menambah deretan indikasi ketimpangan selama delapan bulan kepemimpinan H Saifannur yang juga Ketua DPC Partai Golkar di kabupaten ini.

Sejumlah sumber Media Realitas menuturkan, selain anak kandung dan menantu bupati, ada lagi keponakannya yang terlibat mengerjakan proyek-proyek RSU dr Fauziah Bireuen. Mulai dari paket kecil hingga paket besar bernilai ratusan juta rupiah.

“Kami heran melihat kondisi Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini, hampir disetiap instansi terjadi intervensi keluarga bupati. Baik anak dan adik kandung, juga keponakan serta menantunya yang menguasai proyek fisik maupun pengadaan. Salah satunya seperti di BLU RSU dr Fauziah,” ungkap sumber internal rumah sakit pemerintah itu.

BACA JUGA :  Pelindo Multi Terminal Edukasi Pilah Pilih Sampah Sejak Dini: Menuju Implementasi SDGs

Sumber tersebut menandaskan, aroma busuk ini semakin ketara terasa. Sehingga, terkesan pemerintahan Saifannur bagi-bagi proyek buat keluarganya. Bahkan, diasumsi seperti pukat harimau yang menjaring ikan kecil hingga ikan besar, semua ludes disikat oleh dinasty bupati ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSU dr Fauziah, Munandar saat dikonfirmasi wartawan membantah sinyalemen tersebut. Dia mengaku, pekerjaan proyek rumah sakit itu sebagian besar sudah dikerjakan sejak 2017 lalu. Tapi dibayar tahuh 2018, sehingga hanya sebagian yang dilaksanakan tahun ini.

BACA JUGA :  Sudah Dilaporkan Tapi Kasus Ledakan Sumur Minyak Perlak Jalan Ditempat, PPA Minta Ditreskrimsus Polda Aceh Turun Tangan

Munandar menyebutkan, dari seluruh proyek berjumlah 71 paket, bernilai Rp 81 M sesuai data pada Sistem Informasi Umum Pelelangan (SIRUP). Merupakan pekerjaan rutin dan tidak bisa ditunda, disamping pekerjaan yang butuh waktu pelaksanaannya.

“Kami memproses proyek pekerjaan sesuai aturan, sampai saat ini tidak ada intervensi apapun. Sebagian diantaranya bersifat rutin dan telah dikerjakan tahun 2017, tapi dibayar 2018 ini,” jelasnya. (M. Reza)