Pekanbaru | REALITAS – Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung dan mendorong keberpihakan semua pihak dengan menggali setiap potensi dan sumber kesejahteraan sosial bagi masyarakat, hal merupakan peranan Badan Usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial lingkungan di setiap Perusahaan.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Sosial Ir.H.Zulfadli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
“Aturan ini menjelaskan bahwa sasaran program haruslah seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan,” ujar Zulfadli ketika membuka kegiatan Temu Forum CSR ke-25 di Balai Serindit pada Sabtu (22/03).
“Maka kami perlu menekankan dan menegaskan kepada seluruh perusahaan bahwa program CSR harus menyasar kepada masyarakat miskin, telantar, disabilitas, terpencil, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi,” imbuhnya.
Ia pun menyebutkan upaya sinergitas antara perusahaan dengan pemerintah daerah dapat terus dibangun secara berkelanjutan sehingga pembangunan masyarakat dapat secara adil dan merata.
“Tentu kita berharap dapat menyamakan tujuan dan persepsi menuju Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju,” tutup Zulfadli.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR/MPR RI H.Hendry Munief SE, Ak, M.B.A., perlu terus ditingkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan, sinergi dan kolaborasi akan menciptakan suatu perubahan yang berarti bagi pekerja khususnya masyarakat.
“Kolaborasi bukan sekadar konsep, melainkan kunci utama dalam menciptakan perubahan yang berarti. Sinergi yang terbangun dari berbagai pihak akan menghasilkan kekuatan besar, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Serta kolaborasi bukan hanya menjadi wacana, tetapi langkah konkret yang diambil untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelas Hendry Munief.
Menurutnya lagi, sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah daerah dapat membentuk identitas ekonomi yang lebih kokoh. Pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada partisipasi aktif perusahaan melalui program CSR yang tepat sasaran.
“Dengan pendekatan ini, dampak positif dapat lebih terasa di masyarakat, mulai dari peningkatan lapangan kerja hingga penguatan infrastruktur sosial. Dan juga dengan keterlibatan berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta, diharapkan tercipta solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan di Riau,” tutupnya.
Sementara itu, Netty Nilakusuma SE selaku ketua pelaksana temu forum CSR ke-25 mengatakan bahwa kegiatan ini salah satu upaya memperkuat tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR dan juga langkah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 mendatang.
“Pembentukan forum CSR di Provinsi Riau ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan di daerah kabupaten/kota untuk kembali berkumpul dan merancang strategi kolaboratif bersama pemerintah daerah,” jelas Netty.
“Tentu harapannya, forum ini akan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Corporate Froum for CSR Development (CFCD) taja TEMU FORUM CSR KE 25 didukung oleh Pemprov Riau dan beberapa Perusahaan sebagai sponsor sehingga acara berjalan lancar dan sukses, dilaporkan oleh Ketua Panitia Netty Nilakusuma.
Disampaikan juga tujuan diselenggarakan TEMU FORUM CSR KE 25 CFCD adalah agar membantu Pemerintah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah yang Terkorelasi dengan Peta jalan kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang disusun dan dilaporkan oleh perusahaan kepada pemerintah sehingga terbangun sinergy dan kolaborasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Riau Emas 2030.
Ia juga mengatakan dengan adanya sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan program CSR tidak sekadar menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya kolektif dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
“Kolaborasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan,” sebut Netty.
Terakhir menurut Netty, sebagai langkah nyata, Forum CSR di Riau akan berupaya membantu pemerintah daerah, khususnya Gubernur, dalam mengembangkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui pendekatan kolaboratif, Forum CSR di Riau tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami berkomitmen untuk kedepan Forum CSR ini mampu menjadi model kemitraan yang efektif, di mana sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja bersama mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Netty Nilakusuma.
Kegiatan Temu forum CSR ke-25 ini mengangkat tema kebijakan, strategi dan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals Provinsi Riau 2025-2030. (Mirza Yamoli)
